Bawaslu Sulsel Awasi Proses Rekrutmen PPK dan PPS di Pemilu 2024

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Sulawesi Selatan terlibat melakukan pengawasan proses rekrutmen badan adhoc yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU sejak resmi dibuka pada Ahad 20 November 2022 kemarin.

Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad menjelaskan, pengawasan yang dilakukan Bawaslu merujuk pada Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022, pasal 5, ayat (3). Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi proses rekrutmen PPK dan penyelenggara adhoc lainnya.

“Dalam hal pengawasan terhadap proses rekrutmen PPK dan penyelenggara adhoc lainnya, Bawaslu tentu mengacu pada mekanisme, tatacara dan prosedur yang diatur oleh KPU RI,”ujar Saiful, Senin malam 21 November 2022.

Lanjut Saiful menyampaikan, jika dalam prosesnya ada yang menyimpang dari tatacara yang telah diatur, maka tentu pihak Bawaslu akan mengingatkan (memberi saran perbaikan). Misalnya terkait tahapan prosesnya, terkait syarat dan ketentuan lain yang mesti dipenuhi oleh pendaftar penyelenggara adhoc.

Demikian pula terkait dengan proses seleksinya. Semua itu dimaksudkan agar proses yang dilakukan dapat menumbuhkan kepercayaan publik. Menurutnya, bisnis penyelenggara pemilu adalah bisnis kepercayaan. “Kita berharap hasil dan proses penyelenggaraan pemilu kedepan diterima dan dipercaya oleh publik. Untuk mewujudkan harapan tersebut, tentu harus diawali dari hadirnya lembaga penyelenggara yang diterima dan dipercaya publik, dan sudah barang tentu ini hanya akan ada, jika person penyelenggara yang diberi tugas dan amanah adalah mereka yang juga dipercaya dan diterima oleh publik,”ucapnya.

Semangat ini yang menjadi dasar, mengapa Bawaslu mesti juga hadir mengawasi proses rekrutmen PPK dan penyelenggara adhoc lainnya.Dengan hadirnya Bawaslu mengawasi proses rekrutmen PPK dan penyelenggara adhoc lainnya, teman-teman di KPU akan selalu perform dalam melaksanakan prosesnya, karena jika ada masalah, maka bukan hanya mereka yang akan dianggap salah. Tetapi itu juga akan ditanyakan pada Bawaslu terkait tugas pengawasan yang diberikan negara kepada Bawaslu.