KPU Bantaeng Akomodir LADK PDI-P

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bantaeng, Agusliadi.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bantaeng, Agusliadi.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com –   Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng akhirnya mengakomodir Laporan Awal Dana Kampanye(LADK) Partai Demokrasi Indoneia (PDI)-Perjuangan. Setelah dilakukan mediasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantaeng.

“Kami tetap akomidir LADK partai bersangkutan. Setelah pada senin 8 Oktober lalu pukul 20.00 WITA dilakukan sidang mediasi di Bawaslu,”ujar Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bantaeng, Agusliadi ketika dihubungi Djournalist.com, Jumat malam 12 Oktober 2018.

Bahkan, hasil mediasi ini sudah dilaporkan ke KPU RI. Termasuk kronologi partai itu telat menyerahkan LADK nya. “Kami tunggu saja putusan KPU RI seperti apa. Sebab yang dapat mendiskualifikasi hanyalah mereka,”katanya.

Agusliadi menjelaskan, keterlambatan penyetoran LADK dari PDI-P, ada kesalahan persepsi.Antara KPU dan PDI-P. Versi PDI-P bahwa LADK itu sudah diserahkan pada tangal 22 September. Lalu pada tanggal 23 September kedatangannya hanyalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Sedangkan versi KPU, partai bersangkutan telat menyetor hingga pukul 18.00 WITA .

“Ada kesaahan persepsi saja. Tapi sudah selesai setelah di mediasi,”tuturnya.

Untuk diketahui, calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantaeng dari PDI-P terancam didiskualifikasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. karena telat menyetor laporan awal dana kampanye (LADK) ke KPU hingga batas akhir penyetoran, Minggu 23 September 2018 pukul 18.00 wita.

Sesuai peraturan yang ada, partai yang melaporkan LADK-nya, lewat dari waktu yang sudah ditetapkan akan, didiskualifikasi. Aturannya ada pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 338 ayat 1 untuk caleg dari partai politik, dan ayat 2 untuk caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pasal 338 ayat 1 menyebutkan, jika pengurus Parpol peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK di KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 2; partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.