DPRD Sulsel Minta Pemprov Segera Buat Ranperda Dana Cadangan Untuk Pilkada 2024

Ketua Bapilu Partai Demokrat Sulsel,Selle KS Dalle.

Ketua Bapilu Partai Demokrat Sulsel,Selle KS Dalle.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – DPRD Sulawesi Selatan meminta pemerintah provinsi segera membuat rencana peraturan daerah (Ranperda) dana cadangan untuk pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang.

Ketua Komisi A bidang Pemerintahan DPRD Sulawesi Selatan, Selle KS Dalle menjelaskan, ranperda itu sangat penting karena sebagai payung hukum mengalokasikan anggaran secara bertahap. Sebab di prediksi anggaran Pilkada di Sulawesi Selatan mencapai Rp 500 miliar lebih.

“Pilkada tahun 2020 di Sulsel digelar di 12 daerah. Total anggaran sekitar Rp 450 miliar. Bagaimana di Pilkada 2024 yang digelar serentak 24 daerah dan satu tambahan Pilgub Sulsel. Estimiasinya bisa mencapai Rp 500 miliar lebih,”ujar Selle ketika dikonfirmasi Djournalist.com, Kamis, 30 September 2021.

Sehingga kata dia, dibutuhkan dana cadangan untuk mengalokasikan anggaran Pilkada secara bertahap. “Kalau satu kali penganggaran hanya untuk Pilkada maka bisa jebol APBD kita,”tutur Ketua Bappilu Partai Demokrat Sulawesi Selatan ini.

Menurutnya, Komisi C bidang Keungan DPRD Sulawesi Selatan harus bersurat ke pemerintah provinsi agar segera membuat ranperda dana cadangan ini. Apalagi tahapan Pilkada 2024 mulai berjalan pada Juni 2022.

“Mau di gelar 2024 atau bergeser ke 2026 Pilkada. Tetap harus cepat membahas ranperda dana cadangan. Sehingga kita bisa alokasikan secara bertahap. Misalnya tahun 2022 Rp 50 miliar, tahun 2023 Rp 250 miliar, dan tahun 2024 susah kekurangan,”ucapnya.

Dalam pembuatan ranperda dana cadangan ini, kata Selle, sejumlah biro di pemprov harus duduk bersama. Yaitu Kesbangpol, hukum, Keungan, dan biro pemerintahan.

Sejumlah KPU kabupaten/kota sudah melakukan perhitungan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang. Khususnya KPU Makassar dan Kepulauan Selayar.

KPU Makassar sudah mengusulkan estimasi anggaran ke KPU Provinsi Sulsel. Nilainya tak berbeda jauh saat mereka menyodorkan anggaran ke pemerintah kota (Pemkot) pada 2019 lalu yang berada di angka Rp90 miliar.

Sekalipun yang disetujui melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar Rp78 miliar. Lalu belakangan ada adendum tambahan anggaran sebanyak Rp6,2 miliar.

“Kalau anggaran Pilkada 2024 kita usulkan sebesar Rp84,6 miliar ke KPU Provinsi. Ini baru estimasi, belum final,” kata Ketua KPU Makassar, Farid Wadji saat dihubungi, Rabu, 29 September kemarin.

Farid mengatakan, penyusunan anggaran KPU Makassar banyak mengikuti tahapan pada Pilkada 2020 lalu. Sebab rujukan undang-undangnya masih sama, tidak berubah.

“Makanya data proyeksi kebutuhan kita sama (seperti Pilkada 2020). Itu sudah kami sampaikan bahwa kurang lebih sama dengan Pilkada sebelumnya,” ujarnya.

Lanjut Farid, estimasi anggaran yang sudah diusulkan ke KPU Provinsi Sulsel kemudian akan ditnjau secara bersama-sama. Serta diupayakan untuk diseragamkan beberapa kompenen pembiayaannya KPU se-Sulsel.

“Tapi yang kami sampaikan ialah hasil review pada tahapan sebelumnya (Pilkada 2020). Mungkin akan ada perubahan hal teknis nantinya,” sebutnya.

Farid belum memastikan kapan nilai anggaran tersebut akan disodorkan ke Pemkot Makassar. Sebab tahapan Pilkada 2024 juga masih tergolong lama.

“Karena tahapannya kan masih jauh. Kan kalau (disodorkan) ke Pemkot, itu ada NPHD. Nah itu masuk tahapan Pilkada, sementara tahapan belum mulai,” jelasnya.

Begitu pula dengan KPU Kepulauan Selayar. Anggaran yang mereka usulkan ke KPU Provinsi Sulsel juga tak berbeda jauh dengan nilai yang disodorkan ke Pemkab pada Pilkada 2020 lalu.

Saat itu, KPU Kepulauan Selayar meminta Rp25 miliar kepada Pemkab untuk pelaksanaan Pilkada 2020 lalu. Namun yang disetujui melalui penandatanganan NPHD sebanyak Rp22 miliar saja.

“Nah, kita juga sudah mengusulkan anggaran ke KPU Provinsi beberapa bulan lalu. Nilainya sekira Rp24 miliar. Memang tidak beda jauh dengan sebelumnya yang Rp25 miliar,” ungkap Komisioner KPU Kepulauan Selayar, Andi Dewantara.

Dewantara menuturkan, angka yang disodorkan itu memang masih dalam bentuk estimasi. Sebab masih akan direview dan dibahas secara bersama-sama dengan KPU Provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

Dia melanjutkan, setelah review anggaran sudah dilaksanakan di KPU Provinsi dan juga KPU Kepulauan Selayar, pihaknya ingin segera menyodorkan nilainya ke Pemkab. Menurut Dewantara, semaki cepat makin bagus.

“Teman-teman di KPU berpikiran jika kita menyodorkan anggaran sejak dini, maka Pemkab sudah punya gambaran. Pemkab juga tidak merasa berat, jika anggaran setiap tahun yang menjadi silpa bisa digunakan untuk nantinya sebagai anggaran Pilkada 2024,” jelasnya.