Mantan Sekretaris Golkar Jeneponto Sebut Musda DPD II Dibawah Kepemimpinan Taufan Pawe Keluar dari Juklak

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Mantan Sekretaris DPD II Golkar Jeneponto Muhammad Suharto angkat bicara. Dia menyebut Musda DPD II dibawah kepemimpinan Taufan Pawe keluar dari petunjuk pelaksana atau juklak.

“Saya merasa hak saya sebagaimana diatur dalam AD/ART dan juklak partai Golkar telah di batasi. Sebagai bakal calon, saya tidak di undang oleh DPD II untuk menghadiri Musda itu,”kata Suharto dalam keterangan tertulisnya, Selasa 24 Agustus 2021.

“Saya sampaikan ke DPD I tapi juga tidak ada tanggapan,dia menambahkan.

Yang lebih ironis kata dia, informasi fit and proper test sebagai calon Ketua DPD II Golkar Jeneponto diketahui pada saat pelaksanaan test tersebut dilakukan.

“Kelihatannya memang saya diharapkan untuk tidak hadir ,”ucapnya. Diketahui, Musda X Golkar Jeneponto digelar di gedung Sipitangari pada 3 Mei 2021 lalu

Lanjut Suharto, atas kejadian itu dia telah menyampaikan keberatan atas beberapa pelanggaran AD/ART yang telah dilakukan oleh DPD I diantaranya pemecatan ketua DPD II Jeneponto, tanpa melalui mekanisme.

“Pemecatan Ketua DPD II itu diatur jelas dalam AD/ART dan juklak, bahwa sanksi pemecatan terhadap ketua DPD II diberikan jika melakukan pelanggaran AD/ART. Nah, kami tidak pernah di panggil dan di proses terkait pelanggaran apa yang kami lakukan di DPD II, tiba-tiba tanpa melalui rapat pleno di DPD I, di tunjuk pelaksana tugas ketua DPD II Jeneponto,”tutur Suharto.

Pelanggaran yang sama juga dilakukan oleh pelaksana tugas atau Plt Ketua DPD II Jeneponto yang dengan sepihak mencopot pimpinan kecamatan tanpa melalui mekanisme organisasi. “Mungkin wajar saja Plt Ketua DPD II Jeneponto melakukan hal tersebut, karena pak Ikram Iskandar adalah orang baru di Golkar. Sebelumnya adalah kader dari Partai Demokrat yang tidak terpilih pada pileg 2019 lalu tapi seharusnya DPD I melakukan atensi khusus terhadap pelanggaran ini, namun dilakukan pembiaran kata Suharto,”kenangnya.

“Atas hal ini, kami telah mengirim surat ke DPP dan Mahkamah Partai, namun sampai saat ini sudah dua bulan belum mendapat respons,”tambahnya.

Ia pun sepakat komentar dari politisi senior Golkar Sulawesi Selatan Mohammad Roem yang menyebut jika partai di pimpin dengan cara seperti ini, maka sulit bagi Golkar menang di Pemilu 2024 mendatang.