IPI Sebut Calon Kepala Daerah Harus Punya Kontribusi di Pileg 2024

Direktur Eksekutif Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir.

Direktur Eksekutif Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Pemerintah dan DPR sudah sepakat terkait waktu penyelenggaranaan Pileg, Pilkada, dan Pilpres 2024.

Dari keputusan tersebut, ada empat poin kesepakatan, yakni pemungutan suara pemilihan umum termasuk Pileg dan Pilpres diselenggarakan 28 Februari 2024, pemungutan suara Pilkada serentak dilaksanakan 27 November 2024, tahapan dimulai 25 bulan sebelum pungutan suara yakni sejak Maret 2022, dan dasar pencalonan Pilkada didasarkan pada hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Direktur Indeks Politica Indonesia (IPI) Suwadi Idris Amir mengatakan, melihat jarak antar pileg dan pilkada cukup jauh yang membuat para eliet yang berpilir untuk bertarung pada pilkada mendatang harus ikut bekerja di pileg.

“Jadi kalau calon wali kota, bupati dan gubernur yang tidak main di pileg dia bisa ketinggalan kereta karena orang yang mau maju pasti dominan betmain disitu, dia pasti sudah berkontribusi ke partai sehingga untuk meyakinkan partai agar mengusung dia tidak susah,”kata Suwadi kepada awak media,Selasa 6 Juli 2021.

Bahkan, para eliet non parpol yang juga berpikirin ikut bertarung pada pilkada juga harus ikut memberikan kontribusi pada pileg mendatang.

“Jadi calon yang non parpol atau bukan kader parpol itu harus berkontribusi di pileg karena saya yakin sekali orang yang menatap pilkada akan sudah bermain di pileg 2024 karena hasil dari pemilu 2024 ini yang dijadikan penentu untuk maju di pilkada gubernur dan bupati walikota,”ucapnya.

“Sama halnya juga dengan kader partai, saya yakain partai sudah mengatur kader-kadernya ada memang yang dipersiapkan hanya dipileg dan ada yang dipersiapkan menatap pilkada, artinya yang menatap pilkada tidak akan maju di pileg,”tutur Suwadi.

Selain itu, ia juga mengatakan jika saat ini banyak eliet atau kader parpol yang kebingungan ingin maju di pileg atau maju di pilkada.

“Banyak memang saat ini kader partai itu kebingungan atau dilematis, misalnya beberapa bupati yang sudah berakhir masa jabatannya apakah dia maju di DPR RI atau misalnya menunggu berakhir masa jabatannya sampai desember dan dia maju di pilkada,” katanya.

“Kalau misalnya dia maju di pileg dan terpilih berarti masa jabatannya kan pendek berarti ada sekitar 10 bulan yang dia buang. Ini otomatis membuat mereka dilematis,” jelasnya.