KPU Makassar Jamin Transparan Soal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Komisioner KPU Makassar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Romy Harminto,

Komisioner KPU Makassar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Romy Harminto,

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Komisi Pemilihan Umum Makassar menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB periode Juni, Rabu, 30 Juni 2021. Kegiatan itu dilakukan secara luring dan daring.

Ketua KPU Makassar M.Farid Wajdi dalam sambutannya menyampaikan bawa rakor ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018, KPU Kota Makassar pada PDPB ini telah melakukan berbagai upaya baik secara internal maupun eksternal dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Ini ihwal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,”kata Farid.

Lanjut Farid, upaya dalam pemutakhiran data berkelanjutan ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi data pemilih

“Maka hasil pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini akan di ekspose oleh KPU Kota Makassar pada laman KPU Makassar dan media sosial KPU Makassar sehingga dapat diakses dan dilihat oleh berbagai pihak,”jelasnya.

Semetara Komisioner KPU Makassar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Romy Harminto, menambahkan, dasar pelaksanaan PDPB yaitu merujuk pada surat ketua KPU RI Nomor 132 sebagaimana dirubah pada surat ketua KPU RI Nomor 366 perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Tltahun 2021.

Menurut Romy, bahwa data-data yang telah diperoleh oleh KPU Kota Makassar atas koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, selanjutnya akan diolah untuk mendapatkan rekapitulasi data pemilih yang akan di plenokan setiap bulannya sepanjang tahun 2021.

“Sehingga KPU Makassar dapat menyajikan daftar pemilih yang mutakhir, akurat dan akuntabel,”ucapnya.

Pada rakor ini, KPU Kota Makassar mendapatkan masukan dan saran dari para peserta rakor pemutakhiran data pemilih berkelanjutan periode bulan Juni ini.

Untuk itu, Romy mengapresiasi masukan dan saran tersebut dan tentunya akan menjadi bagian penting dari perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh KPU Kota Makassar khususnya pada pemutakhiran data pemilih di Makassar karena data pemilih merupakan elemen penting utamanya menjamin hak pilih masyarakat dalam menggunakan hak suaranya pada Pemilu/Pemilihan.

Rakor ini turut dihadiri Bawaslu Makassar, Polrestabes Kota Makassar, Polres Pelabuhan Makassar, Kodim 1408/BS Makassar, dan Kementerian Agama Kota Makassar.

Selanjutnya, partai politik se-Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, dan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan atau Perdik.