Mahkamah Partai Berkarya Sebut Pencopotan Ferdi Andi Lolo Cacat Hukum

Sekretaris DPW Partai Berkarya Sulsel Ferdi Andi Lolo.

Sekretaris DPW Partai Berkarya Sulsel Ferdi Andi Lolo.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Mahkamah Partai Berkarya menyebut pemecatan Ferdi Andi Lolo sebagai Sekretaris Wilayah Partai Berkarya Sulawesi Selatan cacat hukum. Pasalnya, Badaruddin Andi Picunang yang bertandatangan dalam SK pemecatan tersebut tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya.

“SK pencopotan Ferdi tidak punya legitimasi alias cacat hukum. Karena Badaruddin tidak lagi menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Berkarya,”kata Mahkamah Partai Berkarya, Hendrawan ketika di konfirmasi awak media, Senin 7 Juni 2021.

Badaruddin kata dia, diberhentikan oleh Mahkamah Partai pada tanggal 27 Januari 2021 sebagai Sekjen. Sehingga tidak punya legitimasi mengurus partai ini lagi.

“Sesuai rapat pleno Plt Sekjen di jabat oleh Syamsul Djalal,”ucapnya.

Sayangnya, lanjut Hendrawan, pemecatan terhadap Badaruddin tidak terlalu di gubris oleh Muchdi sebagai Ketua Umum Partai ini.

“Mahkamah Partai tentu akan bersikap soal kasus yang menimpa Ferdi. Karena bukan hanya Ferdi yang di copot secara diskriminatif tapi ada beberapa daerah lainnya termasuk pula di Mahkamah Partai ,”bebernya.

Ia menambahkan, dalam SK baru itu, nama Ferdi dihilangkan sebagai Sekretaris. Padahal sesuai ketentuan harus nya dilakukan Muswil. Itu merujuk dalam AD/RT partai.

Senada, Ferdi mengatakan, bila ingin mencopot pengurus minimal mempunyai kesalahan yang disertai surat peringatan sebanyak tiga kali.

“Seperti melakukan tindak pidana ataukah mengundurkan diri dan meninggal dunia “tutur Ferdi.

“Apalagi dalam AD/RT pergantian ketua dan sekretaris bisa dilakukan pada periode lima tahun sekali melalui Muswil,”dia menambahkan.

Menurutnya, pencopotan dirinya sebagai Sekretaris partai yang dilakukan Badaruddin tidak punya dasar hukum. Tapi terkesan pribadi.

“Saya diberhentikan sebagai sekretaris karena dianggap sekretariat DPW Sulsel yang beralamat di Jalan Gunung Bawakaraeng Makassar yang tidak ada aktifitas sejak dilantik Januari 2021. Itu hanya mengada-ada,”jelasnya.

Padahal, kata dia, sekretaris kantor yang beralamat di Jalan Gunung Bawakaraeng belum di fungsikan karena memang belum diresmikan.

“Kantor sementara terletak di Jalan Andi Mangerangi,”ucapnya.

Termasuk tudingan bahwa dirinya menyerang pribadi Sekjen DPP Partai Berkarya di media sosial dengan informasi tanpa data dan fakta.

“Tudingan ini mencuat di group whatsApp internal partai. Bahwasanya banyak yang mengeluh dengan sikap Badaruddin yang meminta sejumlah uang kepada sejumlah pengurus sehingga Badaruddin tidak senang karena dia menganggap saya menghalangi. Makanya dalam SK baru nama saya dihilangkan,”jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam percakapan di group WhatsApp internal partainya, Badaruddin meminta uang Rp 200 juta kepada Syarif. Yang bersangkutan di janjikan menjabat Ketua DPW Partai Berkarya NTB.

“Tapi saat waktunya tiba ternyata tidak ada. Sehingga Syarif keberatan dan meminta uang nya kembali. Tapi yang dikembalikan baru Rp 80 juta. Makanya yang bersangkutan melapor ke Polda Metro Jaya,”ucapnya.

Ferdi melanjutkan, hal serupa terjadi di Maluku Utara. Dari informasi di group WA itu bahwa Badaruddin meminta uang Rp 800 juta.

“Padahal ibu Ike yang menjabat sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Maluku Utara baru menjabat empat bulan lalu diganti,”bebernya.

Apa yang terjadi pada dirinya, Ferdi mengaku telah mengirim surat ke DPP untuk melakukan somasi. Bila tetap bersikukuh menghilangkan namanya dalam SK baru itu maka ia pun akan menempuh jalur hukum.

“Kondisi sekrang di DPP terpecah. Dari 37 jumlah pengurus. 14 berada di kelompok Badaruddin. 3 non aktif dan sisanya berada di Muchdi,”kata Ferdi.