Tanpa Diskresi Arjuna Tak Bisa Maju di Musda, Ini Tiga Syarat Tak Dipenuhi Arjuna

MASAMBA,DJOURNALIST.com  —  Plt Ketua DPD II Golkar Luwu Utara, Arifin Junaedi (Arjuna) saat ini mempersiapkan diri untuk bertarung di musda. Ada tiga syarat yang tak dipenuhi Arjuna.

Arifin Junaedi percaya diri tak membutuhkan diskresi untuk bisa maju bertarung di Musyawarah Daerah DPD II Golkar Luwu Utara. Padahal ada tiga syarat yang tak dipenuhi pria yang akrap disapa Arjuna itu.

Nama Arifin Junaedi alias Arjuna 2019 yang lalu tercat dalam struktur kepengurusan PDP PAN Luwu Utara, dia menjabat sebagai MPP partai berlambang mata hari terbit.

Sehingga untuk bertarung di musyawarah daerah DPD II Golkar Luwu Utara, diskresi menjadi hal yang wajib untuk dikantongi agar dinyatakan bersyarat untuk maju bertarung di musda.

Diskresi adalah kewenangan sepenuhnya oleh Ketua DPP Partai Golkar, dan diberikan kepada calon ketua yang tidak memenuhi persyaratan untuk maju di Musda.
Hal ini juga sebelumnya sudah ditegaskan oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe.

“Ketika ada calon ketua yang tidak memenuhi syarat dan ogah memakai diskresi, itu sama saja melecehkan kewenangan ketum dan bentuk perlawanan ke pada aturan partai,” kata Kepala BSN Partai Golkar Luwu Utara, Haeruddin Kasim, Ahad 9 Mei 2021.

“Sangat disayangkan dan tidak etis bagi pak Arifin yang notabene pengurus DPD II yang kebetulan sedang menjabat PLT Ketua Golkar Lutra berkomentar dimedia tak butuh diskresi, dia ini Plt ketua loh,” sambung Haeruddin.

Ada tiga syarat yang tidak telah diatur oleh partai, sesuai AD/ART dan juga Juklak 2/2020 Pasal 49 Ayat 1 Poin C yang tidak dipenuhi oleh Arjun. Pertama, aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang kurangnya lima tahun terakhir, dan tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik lain.

“Kedua, memiliki PDLT dan ke tiga tidak mempunyai hubungan sedarah, dalam satu garis lurus ke atas dan ke bawah dengan pengurus partai politik lain dalam satu wilayah yang sama,” beber Haeruddin.

“Ada rekam jejak digital beliau (Arjuna.red) tahun 2019 jadi Ketua MPP partai lain (PNN.red) yang otomatis telah menjadi anggota partai tersebut,” tegas pria yang akrab disapa Baso itu.

Sekedar diketahui, pada Pileg 2019 Arjuna tidak terakomodir menjadi caleg DPR RI di dapil sulsel III dari Partai Golkar, Arjuna kemudian berupaya menjadi Caleg di partai lain yakni Partai Amanat Nasional (PAN).

Salah satu persyaratan caleg di semua Partai adalah memiliki KTA dari partai tersebut. Dan ini menjadi pintu masuk Legalitas secara Yuridis Formal sudah menjadi anggota dari Partai yang mengeluarkan KTA itu.

Dengan memiliki KTA saat itu, Arjuna resmi menjadi anggota dari Partai tersebut. Persyaratan yg dibutuhkan sebagai seorang caleg juga dilengkapi  oleh Arjuna walau pada  akhirnya juga tidak bisa bersaing di Partai tersebut sehingga gagal menjadi caleg.

“Ketika itu di media ada pernyataan Arjuna telah meninggalkan Partai Golkar jejak digitalnya ada. Dari sisi ini jelas pak Arifin tidak loyal kepada partai, tidak PDLT,” tutur Haeruddin.

Soal hubungan sedarah satu garis lurus dengan pengurus partai lain, Muhammad Rizha putra Arjuna, yang sebelumnya juga adalah anggota Partai Golkar dan bahkan menjadi Anggota DPRD Provinsi Dapil XI, pada 2019 juga mundur dari Anggota DPRD Sulsel Fraksi Golkar, lalu mengikuti jejak Arjuna mendaftar caleg di PAN.

“Karena pak Arjuna tidak memenuhi tiga syarat dimaksud, kita sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki Wadeng Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel. Bila melihat perkembangan yang ada semua calon yang mendaftar di Luwu Utara membutuhkan diskresi,” ungkapnya.

“Bahwa saat ini pak arifin punya keinginan untuk menjadi ketua DPD Golkar Luwu Utara silahkan saja. Tapi taatlah pada aturan partai. Tidak memenuhi syarat ya urus diskresi. Jangan semau-maunya,” tutup Haeruddin.