Bahas Evaluasi Pilwali Makassar, KPU Gandeng Media

KPU Kota Makassar mengundang sejumlah stakeholder mulai dari Dinas Kesehatan, IDI, Dispenda, hingga awak media untuk meminta masukan mereka dalam rangka evaluasi pemilihan serentak tahun 2020, di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa 30 Maret 2021.

KPU Kota Makassar mengundang sejumlah stakeholder mulai dari Dinas Kesehatan, IDI, Dispenda, hingga awak media untuk meminta masukan mereka dalam rangka evaluasi pemilihan serentak tahun 2020, di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa 30 Maret 2021.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  KPU Kota Makassar mengundang sejumlah stakeholder mulai dari Dinas Kesehatan, IDI, Dispenda, hingga awak media untuk meminta masukan mereka dalam rangka evaluasi pemilihan serentak tahun 2020, di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa 30 Maret 2021.

Ketua KPU Makassar, Faridl Wajdi mengatakan dari seluruh stakeholder, banyak yang mengapresiasi kinerja KPU Makassar dalam menjalankan Pilwalkot Makassar 2020 lalu.

“Salah satu yang kami apresiasi adalah tidak adanya sidang sengketa yang menandakan hasil pemilihan berjalan lancar dan diterima lapang dada oleh paslon yang kalah,” ujarnya.

Hanya saja, kata Faridl, ada sejumlah pekerjaan besar yang harus diselesaikan KPU Makassar di pemilihan serentak selanjutnya.

“Kita tidak bisa bilang bahwa Pilkada dengan partisipasi yang naik lebih baik dari fase-fase sebelumnya. Kita masih punya masalah serius mengenai partisipasi,” tuturnya.

Selain itu, kata dia peningkatan partisipasi pemilih. Meski partisipasi meningkat dari pemilihan sebelumnya, namun tetap saja angka masyarakat yang tak bisa memilih masih tinggi.

“Walaupun di pemilihan 2020 partisipasi lebih baik dibanding pemilihan sebelumnya tapi kan 56% equivaleb dengan 400.000 lebih orang yang tidak dapat ke TPS. Ini masalah serius yang kita pecahkan bersama-sama,” terangnya.

Untuk itulah, kata Faridl, KPU Makassar mengundang sejumlah stakeholder untuk meminta masukan mereka dalam rangka menghasilkan pemilihan yang lebih baik ke depan

Bukan hanya meminta masukan dari Bawaslu, tapi juga dari teman-teman media, dari IDI, ada Dinas Kesehatan, ada Dispenda yang mengatur bagaimana pemasangan APK di kota.

Semua ini bagian dari kita untuk menyuguhkan demokrasi ke warga kota agar antusiasme warga negara datang ke TPS lebih agresif.

“Pada akhirnya, pendidikan pemilih harus lebih dimasifkan agar partisipasi pemilih bisa meningkat,” urainya.