Partai Demokrat Telah Tunjuk Empat Plt Ketua DPC di Sulsel

DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan telah menunjuk empat pelaksana tugas atau Plt Ketua DPC di empat daerah

DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan telah menunjuk empat pelaksana tugas atau Plt Ketua DPC di empat daerah

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan telah menunjuk empat pelaksana tugas atau Plt Ketua DPC di empat daerah. Setelah sebelumnya empat ketua DPC itu dipecat karena ikut bergabung ke Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Yaitu Plt Ketua DPC Takalar Japry Y Timbo
menggantikan Ikrar Kamaruddin,
DPC Pangkep Irwan Noersaid, menggantikan Andi M Ridha, DPC Barru Irmawaty Syahrir menggantikan Andi Hairuddin, dan Plt Ketua DPC Sidrap Andi Nurpati menggantikan Andi Insan P Tanri.

“Mereka ini sudah ikut tandatangan di notaris kemarin untuk tetap setia dengan mas Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY,”kata Ketua DPD Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah melalui pesan whatsApp, Selasa 23 Maret 2021 malam.

Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni’matullah tidak main-main dalam mengawal Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pemimpin yang sah.

Bertempat di Kantor DPD Demokrat Sulsel, Jalan Meranti, Senin 22 Maret kemarin Ni’matullah memimpin langsung penandatangan pakta integritas dihadapan notaris.

“Ini adalah rangkaian kegiatan dari agenda-agenda sebelumnya. Ketua DPC ini menandatangani pakta integritas dihadapan notaris,” tutur Ulla sapaan akrabnya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel itu melanjutkan bahwa, pasca penandatanganan pakta integritas, DPD dan DPC Demokrat se-Sulsel akan bertandang ke Kanwil Kemenkumham Sulsel.

“Ada dua hal yang akan kita sampaikan ke Kemenkumham, pertama memperlihatkan SK resmi ketua-ketua DPC yang sah. Sebagai bahan pembanding kalau kubu KLB mengklaim bahwa mereka yang sah,” tutur Ulla.

Hal lain yang akan disampaikan Demokrat Sulsel ke Kemenkumham adalah maklumat partai Demokrat.

“Sampai saat ini pemerintah mengakui kepengurusan mas AHY mulai dari pusat hingga ranting. Jadi kalau ada pihak lain yang mengatasnamakan Demokrat itu ilegal atau tidak sah,” ungkap Ulla.

Terakhir, Ulla menjelaskan bahwa, Partai Demokrat ingin menyelesaikan persoalan dualisme tersebut dengan cara yang beradab.

“Itulah kita tempuh jalur hukum yang sudah diatur oleh negara. Karena kita mau menyelesaikan dengan baik-baik, tapi kalau ada pihak yang mau diluar cara itu, kami juga siap,”jelasnya.(***)