Soal Golkar Bone dan Soppeng, Marzuki Wadeng : Ada Yang Spesial dan Tidak

Pengurus Golkar Sulsel Lakama Wiyaka (kiri ujung) bersama Ketua Golkar Bone Andi Fashar Padjalangi (kedua dari kiri), Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe (tengah), dan Herman Heizer.

Pengurus Golkar Sulsel Lakama Wiyaka (kiri ujung) bersama Ketua Golkar Bone Andi Fashar Padjalangi (kedua dari kiri), Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe (tengah), dan Herman Heizer.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com — DPD I Golkar Sulsel dibawah komando Taufan Pawe kini terang terangan jika mereka menspesialkan DPD II Golkar Kabupaten Bone dan Soppeng. Itu alasan mengapa tidak ada PLT ketua yang ditunjuk disana meski masa jabatanya telah berakhir.

Bedah halnya dengan DPD II Golkar di kabupaten lainya di Sulsel, yang tiba tiba di PLTkan meski mereka ada yang menorehkan prestasi, dan mampu membesarkan Golkar di daerah mereka, saat ini tinggal DPD

Terkait ketua DPD II Golkar Kabupaten Bone dan Soppeng, Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng menyampaikan jika DPD I punya alasan tersendiri mengapa tidak menunjuk PLT ketua Golkar Bone dan Soppeng.

“Dalam organisasi itu tidak seluruhnya sama, tentu ada yang spesial dan tidak spesial,” kata Marzuki Wadeng, saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya, Jumat 5 Maret 2021.

Hanya saja, Marzuki tidak menyampaikan secara gamblang spesial seperti apa yang ia maksudkan. “Janganmi saya jelaskan yang lain,” singkatnya.

Pengamat politik Universitas Hasanuddin Makassar, Andi Ali Armunanto menilai tindakan DPD I Golkar itu akan menimbulkan masalah baru, tentu dengan ada kategori spesial dan tidak akan memunculkan rasa kecewa bagi kader.

” Memunculkan perasaan dianak tirikan, tidak dihargai, dan kedepan itu akan mempengaruhi kohesivitas organisasi.
Ikatan ikatan organisasi akan melelemah, karena ada yang dispesialkan dan ada yang tidak. Jika kohesivitas organisasi itu melemah, akan sangat berdampak ada kinerja kader,” kata Andi Ali Armunanto.

Ketika kohesivitas itu melemah lanjut Andi Ali, kader cenderung tidak berjuang untuk organisasi tapi memanfaatkan orfanisasi untuk diri sendiri, hal itu yang akan terjadi jika terus dilajukan.

“Harusnya tidak ada kata dispesialkan. Harusnya Taufan Pawe mencari permwsalahan umum di daerah, apa yang terjadi.? knapa daerah ini lemah jangan langsung diganti, itu membuat orang yang sudah bekerja merasa tidak dihargai,” ungkapnya.

Dalam sebuah organisasi terlebih organisasi partai politik, kinerja, capaian dan prestasi adalah tolak ukur untuk menilai. Jika dianggap berprestasi tentu harus mendapatlan reward, begitupun sebaliknya jika dinilai gagal ada punishment.

Seperti DPD II Golkar Selayar meskipun Basli Ali yang terlilih dalam musda, namun sebelumnya bupati Selayar itu juga tiba tiba di ganti, sama halnya DPD II Luwu Utara, selama dipimpin Muhammad Fauzi semua kontestasi politik dimenangkan di Luwu Utara juga me dapat perlakuan yang sama.

Soal Golkar Soppeng publik menilai wajar jika Kaswadi Razak tetap dipercaya terus memimpin partai berlambang beringin rimbun itu, karena Kaswadi dianggap sukses membesarkan partai.
Beda halnya dengan DPD II Golkar Bone, yang dinahkodai Andi Fashar Padjalangi, meski hasil pileg 2019 yang lalu tidak menggembirakan, namun tak ada PLT yang ditunjuk Taufan Pawe disana.

” Ini justri membuat kohesivitas organisasi di Golkar melemah. Apalagi mereka yang berprestasi tapi langsung di ganti tanpa alasan, ini justru mengancam reputasi Golkar Sulsel kedepan,” sambung Ketua Jurusan Ilmu Politik Unhas itu.

” Jika kepemimpinan Taufan Pawe modelnya seperti itu, jusru akan melemahkan Golkar Sulsel kedepan, dan bukan tidak mungkin yang tadi diganti merasa sakit hati lalu pindah partai dengan membawa basis massa mereka untuk melawan Golkar. Saya rasa memang harus dievaluasi,” tutup Andi Ali.