NA Tegaskan Mendagri Belum Teken SK Pelantikan Calon Kepala Daerah

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, telah menandatangani 11 Surat Keputusan (SK) Pelaksana Harian (PLH) bupati dan wali kota yang baru saja mengikuti proses pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 lalu.

Menurut Nurdin Abdullah, SK PLH ini ditandatangani seiring dengan belum diterimanya SK kepala daerah definitif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dengan begitu, Nurdin Abdullah memastikan tidak akan ada pelantikan yang berlangsung di tanggak 17 Februari pekan ini.

”Jadi gini, kita masih menunggu SK. Kalau SK sudah di tangan, baru kita atur pelantikannya. Jadi sekarang belum ada. Yang saya tanda tangani tadi itu PLH, itu untuk semua yang tidak ada SK nya,” kata Nurdin Abdullah, Senin 15 Februari 2021

”Ya saya kira belum bisa (pelantikan tanggal 17), karena sampai hari ini SK belum ada. Kita harus persiapkan dulu kan. yang pasti kita akan melantik secara serentak, semua,” jelas Nurdin.

Lebih lanjut mantan bupati Bantaeng dua periode itu mengatakan, jadwal pelantikan kepala daerah terpilih belum bisa ditentukan, sebab semua masih bergantung pada SK yang dikeluarkan Mendagri.

”Kita tidak bisa tentukan. Kecuali SK sudah di tangan, baru bisa kita tentukan rencana pelantikannya. Jadi kita tunggu saja, serentak yang tidak ada sengketa,” bebernya.

Dengan begitu, dipastikan semua daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak masih akan dipimpin oleh pelaksana harian dan penjabat walikota, termasuk kota Makassar. Terlebih lagi, SK pemberhentian Pj Wali kota Makassar belum dikeluarkan oleh Mendagri.

”Kalau yang waktunya agak panjang, pasti kita pakai Pj. Tapi kalau sifatnya tidak lama, mungkin sekitar semingguan, PLH saja cukup. PLH sudah saya tanda tangani tadi, kita tunjuk masing-masing Sekda. Kalau Pj masih di Kemendagri, belum ada SK pemberhentian.”

”Saya setelah terima surat penetapan dari KPU, besoknya langsung diserahkan ke Kemendagri, asisten I yang bawa. Karena saya menilai, semakin cepat dilantik kepala daerah terpilih, semakin cepat melaksanakan visi-misinya. Masyarakat pasti sudah menunggu janji-jani dari Wali Kota dan Bupatinya,” jelasnya.(***)