MK Tolak Tiga Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada di Sulsel

MASAMBA,DJOURNALIST.com  — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak tiga gugatan hasil perselisihan Pilkada di Sulawesi Selatan. Yaitu Kabupaten Luwu Utara, Bulukumba, dan Pangkep, Senin 15 Februari 2021.

Dalam sidang putusan MK gugatan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Luwu Utara, Arsyad Kasmar – Andi Sukma (AKAS), berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum MK berkesimpulan, pertama eksepsi termohon Arsyad Kasmar mengenai kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, sembilan hakim konstitusi yang memimpin jalanya sidang juga menilai,
Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohon tidak beralasan menurut hukum.

” Permohonan pemohon melewati tenggan waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang undangan. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan, serta hal hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut,” kata Anwar Usman, salah satu hakim dalam sidang itu saat membacakan putusan.

Calon Bupati Luwu Utara terpilih, Indah Putri Indriani yang juga mengikuti sidang putusan tersebut secara online, menyampaikan pasca putusan MK tersebut, pihaknya tinggal menunggu tahapan pleno KPU, hingga jadwal pelantikan dari kemendagri.

“Alhamdulillah proses di MK sudah selesai, sekarang kita menunggu proses selnjutnya. Kita mengikuti proses yang sudah diatur, sambil menunggu jadwal pelantokan dari mendagri,” kata Indah.

Sekain itu, Indah juga mengapresiasi seluruh penyelenggara KPU, Bawaslu, hingga TNI Polri, atas partisipasinya menyukseskan pililkada ini. Meskipun prisesnya harus sampai ke Mahkama Konstitusi.

“Terkhusus pada tim pemenangan mulai dari tingkat kabupaten sampai desa, simpatisan, relawan, teman teman milenial, perempuan bisa, dan seluruh masyarakat Luwu Utara terimakasih atas dukungan dan doanya,” tutur Indah.

Dia berharap, dukungan tersebut tidak hanya sampai pada tahapan pilkada saja, namun tetap mensupport pemerintahan selama lima tahun kedepan.

Sementara itu, calon Wakil Bupati Luwu Utara terpilih Suaib Mansur menyampaikan putusan MK adalah fainal dan mengikat, sehingga menurutnya tak ada lagi yang harus diperdebatkan atas hasil pemilihan kepala daerah Luwu Utara yang digelar 9 Desember 2020 yang lalu.

“Putusan MK menjadi fainal dan mengikat, kepastian hukum sudah ada, kita tinggal menunggu dan mengikuti proses selanjutnya,” kata Suaib Mansur.

” Intinya tinggal menunggu pelantikan saja, untuk menjalankan apa yang menjadi visi misi dan program BISA,”jelas Suaib Mansur.

Berikut putusan dan penetapan MK pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020, tanggal (15/2) sesi I (09.00 – 12.00 WIB), untuk kasus;

1.Nomor 04/PHP.BUB-XIX/2021 Kabupaten Bulukumba, tidak dapat dilanjutkan karena pemohon mencabut permohonan mereka.

2. Kasus nomor 69/PHP.BUB-XIX/2021 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tidak dapat diadili karena obyek yang dimohonkan tidak menjadi kewenangan Mahkamah.

3. Kasus Nomor 118/PHP.BUB-XIX/2021 Kabupaten Luwu Utara, tidak dapat diterima karena permohonan disampaikan telah melewati tenggang waktu yang ditetapkan.