Tugas Berakhir, Berikut Catatan KPU Makassar Soal Penyelenggara Adhoc

Komisioner KPU Makassar,Gunawan Mashar.

Komisioner KPU Makassar,Gunawan Mashar.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Meski Pemilihan Wali Kota Makassar telah berakhir dan telah ditetapkan pasangan kandidat terpilih. KPU Kota Makassar tetap melakukan evalusi terhadap kinerja penyelenggara adhoc di tingkat bawah.

KPU Makassar pengumuman nomor:99/PL.02.7-Pu/7371/KPU-Kot/201 tentang penetapan Paslon Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi.

KPU Makassar pengumuman nomor:99/PL.02.7-Pu/7371/KPU-Kot/201 tentang penetapan Paslon Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi.

Ini dilakukan melalui rapat evalusi di Hotel Arthama Makassar dengan menghadirkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengumutan Suara (PPS) yang berakhir masa jabatan, Ahad,31 Januari 2021 kemarin.

Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar mengatakan, evaluasi dilakukan untuk memetakan persoalan-persoalan dan kasus apa yang banyak terjadi di TPS tiap kelurahan. Menurutnya, bahan evaluasi ini tentu sangat bermanfaat untuk perbaikan pelaksanaan event pemilihan berikutnya.

“Ada hal yang secara garis besar banyak terjadi saat pemungutan suara,”tutur Gunawan, Selasa, 2 Februari 2021.

Seperti kasus logistik, untuk hal ini, kasus yang paling banyak terjadi adalah kekurangan salinan DPT.Kemudian, kasus terkait pemahaman penyelenggarat erhadap aturan kepemiluan.

“Untuk kasus ini, yang paling banyak terjadi adalah kesalahan nenuliskan C1 hasil karena tidak bisa membedakan antara surat suara rusak/keliru coblos dengan surat suara tidak sah,”jelasnya.

Rapat evaluasi ini digelar sejak tanggal 25 -27 januari untuk tingkat PPK, dan 29 – 31 Januari untuk tingkat PPS.

Ketua KPU Kota Makassar, Farid Wajdi mengatakan kegiatan ini untuk mengevaluasi teknis penyelenggara adhoc yang akan berakhir masa jabatan hari ini. Walaupun kinerja belum begitu sempurna namun banyak pihak yang mengapresiasi kinerja penyelengara Pilkada Makassar di tahun 2020 lalu.

Mantan aktivis ACC Sulawesi ini, menyebutkan ada beberapa catatan KPU soal penyelengaraan Pilkada 2020 di Makassar, mulai dari dukungan logistik, sistem aplikasi dan teknik penyelengaraan hingga kendala-kendala manajemen saat pencoblosan.

Ada yang harus dibenahi tapi di luar itu Pilkada kita cukup sukses walaupun di situasi pandemi proyeksi orang partisipasi akan menurun dan anjlok.

“Ya tapi warga Kota keluar rumah datang ke TPS itu luar biasa 59,6% di 2020 dari kita. Sementara terakhir 2018 ya cuma 57,2%,” kata Farid.

Meski demikian, lanjut Farid pihaknya juga banyak melakukan evaluasi kepatuhan soal protokol kesehatan mulai dari tahapan pertama hingga pencoblosan sampai pada tahapan pengumutan suara.