Ini Kendala yang Ditemukan KPU dalam Perekrutan Penyelenggara Adhoc

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Pemilihan Wali Kota Makassar memang telah selesai. Tapi hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menorehkan sejumlah catatan. Termasuk penyelenggara Adhoc.

“Beberapa kendala yang dihadapi PPK dan PPS dalam perekrutan PPDP dan KPPS serta petugas ketertiban TPS adalah persoalan rapid test,”kata Komisioner KPU Makassar, Endang sari ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis, 28 Januari 2021.

KPU Makassar pengumuman nomor:99/PL.02.7-Pu/7371/KPU-Kot/201 tentang penetapan Paslon Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi.

KPU Makassar pengumuman nomor:99/PL.02.7-Pu/7371/KPU-Kot/201 tentang penetapan Paslon Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi.

Lanjut Endang, sulitnya mencari personil karena ketakutan warga pada pandemi, beredarnya informasi hoaks soal penyelenggara yang reaktif pemeriksaan Covid-19, dan wilayah kerja yang luas dengan jumlah TPS yang banyak.

“Di lokasi pusat perdagangan pendaftar KPPS dan PPDP sangt kurang karena mobilitas masyarakat yang tinggi dalam berdagang,”ucapnya.

Hal lain, Dicbeberapa kelurahan, ditemukan pula masalah, ada oknum RT/RW terkesan mengintervensi PPS dalam perekrutan KPPS dan Linmas.

“Mereka beranggapan bahwa mereka punya hak dalam menentukan siapa yang akan menjadi KPPS dan Linmas di wilayahnya. Padahal dalam regulasi yang dijalankan jelas diatur bahwa selama bersyarat, maka siapa pun berhak untuk mendaftar. Hal lain ini yang menyebabkan PPS dan PPK terganggu dalam bekerja ,”beber Endang.