Pasca Pilwalkot, KPU Makassar Gelar Kegiatan Evaluasi Penyelenggara Adhoc

Dua komisioner KPU Makassar, Romy Harminto (kiri) dan Endang Sari (kanan) saat membuka kegiatan evaluasi penyelenggara Adhoc pasca Pilwalkot Makassar di Hotel Gammara, Selasa, 26 Januari 2021.

Dua komisioner KPU Makassar, Romy Harminto (kiri) dan Endang Sari (kanan) saat membuka kegiatan evaluasi penyelenggara Adhoc pasca Pilwalkot Makassar di Hotel Gammara, Selasa, 26 Januari 2021.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Pasca Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 9 Desember 2020 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan kegiatan evaluasi perekrutan dan kinerja sumber daya manusia (SDM) penyelenggara Adhoc. Kegiatan itu berlangsung pada 26 hingga 28 Januari 2021 di Hotel Gammara.

Peserta kegiatan ini adalah PPK dan PPS yang membidani divisi SDM. “Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menginventarisir dan mendokumentasikan secara tertulis Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang dihadapi oleh Penyelenggara Adhoc yaitu PPK dan PPS khususnya dalam perekrutan PPDP, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS,”kata Komisioner KPU Makassar, Endang Sari melalui pesan whatsApp, Selasa, 26 Januari 2021.

KPU Makassar pengumuman nomor:99/PL.02.7-Pu/7371/KPU-Kot/201 tentang penetapan Paslon Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi.

KPU Makassar pengumuman nomor:99/PL.02.7-Pu/7371/KPU-Kot/201 tentang penetapan Paslon Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi.

Selain itu, lanjut Endang dalam kegiatan ini pula membahas tantangan dan kendala apa yang dihadapi dalam perekrutan Adhoc di tingkatan di bawahnya yang pada Pilwali Makassar 2020, jumlah yang direkrut sangat banyak. Dengan rincian PPDP 2.394, KPPS 16.758, perugas ketertiban TPS 4.788 orang. Serta adapula kewajiban mengikuti rapid test.

“Kami berharap kegiatan ini bisa melahirkan pemetaan dan telaah persoalan terkait SDM yang dihadapi di setiap wilayah di Makassar hingga di tingkat TPS,”tutur Endang.

Sekaligus juga nantinya forum ini melahirkan sebuah dokumentasi tertulis dan juga rekomendasi bagi KPU Makassar untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam kebijakan perekrutan SDM penyelenggara Adhoc ke depannya yang profesional dan berintegritas.

“Karena Kami percaya bahwa Pemilu berkualitas lahir dari penyelenggara yang berintegritas,”katanya.