Awasi Penyelenggara di Pilwalkot Makassar, KPU Buat Program JAPRI KA

Komisioner KPU Makassar Endang Sari.

Komisioner KPU Makassar Endang Sari.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar patut diacungi jempol. Pasalnya jelang Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Makassar yang digelar pada 9 Desember 2020, mereka membuat terobosan dengan program Jaringan Aduan dan Laporan Masyarakat (Japri ka).

Komisioner KPU Makassar Endang Sari menjelaskan, program ini merupakan program dari divisi hukum dan pengawasan. Ia berharap, melalui program Japri Ka, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada KPU Kota Makassar melalui surat, datang langsung, telepon, media sosial, atau Japri Ka.

“Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan,”kata Endang, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu 5 Agustus 2020.

Selain melalui surat, datang langsung, telepon, atau media sosial, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, pakta integritas oleh PPK, PPS maupun KPPS dalam pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, yakni melalui Japri Ka

Melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Selain itu, melalui fasilitas ini pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain.

Caranya cukup dengan mengunjungi website KPU Kota Makassar lalu pilih menu “JAPRI KA”, atau langsung mengaksesnya melalui: (taruh link japri ka disini)

Program JAPRI KA yang dibuat KPU Makassar.

Program JAPRI KA yang dibuat KPU Makassar.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke KPU Kota Makassar, yakni meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut. Sebab, laporan yang lengkap akan mempermudah KPU Kota Makassar dalam memproses tindak lanjutnya.

Menurutnya, program ini dihadirkan sebagai ruang bagi publik untuk memantau dan mengawasi penyelenggara agar menjalankan tugasnya sesuai standar kode etik dan kode prilaku sehingga bisa bekerja secara profesional dan berintegritas. karena kami percaya Pemilihan yang berintegritas dimulai dari penyelenggara yang berintegritas

“Program ini untuk mengawasi penyelenggara dan pelanggaran yang lain yang bisa mencederai kualitas penilihan,”jelasnya.