Mudzakkir Ali Djamil Dukung Anggaran Pilkada 2020 Dialihkan ke Penanganan Corona

Sekretaris Partai Gelora Sulsel Mudzakkir Ali Djamil.

Sekretaris Partai Gelora Sulsel Mudzakkir Ali Djamil.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Bakal calon Wali Kota Makassar mendukung langkah pemerintah pusat dalam mengalihkan anggaran Pilkada 2020 ke pencegahan pandemi Corona atau Covid-19. Setelah disepakati penundaan Pilkada hingga September 2021 mendatang.

“Sebaiknya anggaran pelaksanaan Pilkada Makassar sebesar Rp 74 miliar dialihkan untuk penanganan Covid-19,”ujar Mudzakkir, Senin malam, 30 Maret 2020.

Menurut Sekretaris Partai Gelora Sulawesi Selatan itu, sebaiknya dana sebesar itu digunakan untuk pengadaan alat perlengkapan diri (APD) tenaga medis, penyemprotan disinfektan diseluruh wilayah Makassar, dan bantuan untuk terdampak Corona.

Sebelumya, Komisi II DPR RI bersama KPU dan Pemerintah sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Alasan penundaan ini karena penyebaran Covid-19 yang belum terkendali hingga saat ini.

Penundaan Pilkada serentak ini disetujui dalam rapat kerja, Senin 30 Maret. Dengan 4 point kesimpulan yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,
Ketua komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua KPU RI Arif Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan dan Plt Ketua DKPP Prof Muhammad.

Komisi II DPR RI bersama KPU dan Pemerintah sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Alasan penundaan ini karena penyebaran Covid-19 yang belum terkendalikan hingga saat ini.

Penundaan Pilkada serentak ini disetujui dalam rapat kerja, Senin 30 Maret. Dengan 4 point kesimpulan yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,
Ketua komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua KPU RI Arif Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan dan Plt Ketua DKPP Prof Muhammad.

Point kedua dari persetujuan itu yakni pelaksanaan Pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR.

Dalam persetujuan ini DPR juga meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu).

Selain itu, Kepala daerah yang menggelar Pilkada serentak diminta untuk mengalokasikan anggaran Pilkada untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 komksi II DPR RI meminta kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 mengalokasikan dana Pilkada serentak yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid -19,” demikian yang tertuang dalam kesimpulan tersebut.

Sementara itu, Ketua KPU Sulawesi Selatan, Faisal Amir mengatakan, pihaknya menunggu hasil hasil keputusan KPU RI dari tiga opsi yang ditawarkan. Apakah tetap dilakukan tahun ini ataukah pada September 2021. “Kami masih menunggu,”ucapnya.