KPU Sulsel Tunggu Putusan KPU RI Soal Pilkada Ditunda

Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir.

Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Wacana penundaan Pilkada serentak 2020 terus bergulir. Setelah merebaknya dampak virus Corona atau Covid-19. Bahkan KPU Sulawesi Selatan pun menunggu putusan KPU RI  mengenai hal itu. “Semua itu kewenangan KPU RI,”ujar Ketua KPU Sulawesi Selatan, Faisal Amir, Senin, 30 Maret 2020.

Menurutnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya menunggu keputusan KPU RI.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menunda Pilkada 2020.

“Perpu ini penting bagi KPU untuk menjadi landasan hukum yang kuat dalam menerbitkan keputusan untuk menunda seluruh tahapan Pilkada 2020. Penundaan Pilkada 2020 mesti menjadi prioritas, karena wabah Covid-19 semakin meluas, dan terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia,”ujar Depiti Direktur Perludem, Khoirunnisa Agustyanti dalam keterangan rilisnya, Jumat, 27 Maret 2020.

Kondisi ini juga beririsan dengan sebaran daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020. Dari 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada tersebut tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Hanya DKI Jakarta dan Aceh yang tidak terdapat pelaksanaan Pilkada 2020.

Sejak pekan lalu, melalui Keputusan dan Surat Edaran, KPU sudah memutuskan untuk menunda pelaksanaan beberapa tahapan pilkada. Aktivitas tahapan yang sudah diputuskan untuk ditunda antara lain: pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih.

“Dengan sudah ditundanya empat aktivitas tahapan pilkada ini, yang dalam pandangan kami memiliki implikasi langsung terhadap tahapan lainnya, terutama hari pemungutan suara Pilkada 2020 yang dijadwalkan pada 23 September 2020 (merujuk Peraturan KPU No.15/2019, 16/2019, dan 2/2020). KPU sebagai penanggungjawab akhir pelaksanaan Pilkada 2020, perlu untuk menyesuaikan kembali tahapan pelaksanaan pilkada, agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis dan konstitusional,”katanya.

Hanya saja, untuk mengubah hari pemungutan suara, terutama bulan dan tahun pemungutan suara Pilkada 2020, KPU tidak bisa menentukan sendiri. Sebab UU Pilkada, khususnya Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016, menyebutkan secara eksplisit bahwa “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.”

Artinya, jika hendak mengubah bulan dan tahun pemungutan suara, mesti dilaksanakan dengan mengubah Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016. Untuk melakukan perubahan undang-undang ditengah wabah Covid-19 yang semakin meluas ini tentu tidak gampang. Apalagi DPR juga sudah memutuskan untuk memperpanjang masa resesnya.