Tiga Jenis Pelanggaran Masih Berpotensi Terjadi di Pilkada 2020

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Makassar menggelar diskusi bertajuk “Pilkada Demokratis Tantangan dan Harapan” di Warkop Cappo, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Kamis, 19 Maret 2020. 

Turut hadir sebagai narasumber, diataranya Farid Wadjedi dari KPU Makassar, Saiful Jihad dari Bawaslu Sulsel serta sala seorang perwira dar Polda Sulsel yang juga anggota Gakumdu Sulawesi Selatan.

Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad dalam paparannya mengatakan prinsip utama Pemilihan Umum (Pemilu) adalah kedaulatan rakyat.

“Jadi kekuasaan untuk menentukan dan memilih pemimpin lima tahun kedepan ada di tangan rakyat, itu prinsip Pemilu,” kata Saiful.

Saiful melanjutkan bahwa, kedaulatan rakyat ini harus dikawal dengan baik oleh semua pihak, sebab menurutnya pengawasan tidak hanya menjadi tugas Bawaslu.

“Kami di Bawaslu berusaha semaksimal mungkin agar tahapan kedaulatan rakyat ini bisa berjalan sesuai dengan aturan. Tidak ada yang dicederai,” tuturnya.

Beberapa hal yang rawan “dimainkan” oleh oknum dalam perhelatan Pilkada kata Saiful, misalnya penggunaan money politik, pergeseran jumlah suara, mutasi ASN, dan beberapa yang lain.

Sementara itu, komisioner KPU Makassar Farid Wajdi menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan langkah dan strategi dalam menyukseskan Pilkada Makassar 2020.

“Dari hasil pemetaan kami di KPU, ada sekitar 10 persen dari total pemilih kita di Kota Makassar adalah pemilih pemula. Ini sangat besar potensi anak-anak muda yang akan menentukan pilihannya,” kata Farid.

Atas pemetaan itu, KPU Makassar merubah model kampanye tahapan yang mereka lakukan.

“Tahun 2020 adalah tahunnya anak muda. Inilah yang membuat kami merubah model kampanye untuk menarik pemilih pemula ini dalam berpartisipasi di Pilkada Makassar tahun ini,”katanya.

“Tentu netralitas dan integritas penyelenggara menjadi perhatian kami. Beberapa langkah telah dan akan kita lakukan agat hal itu tidak terjadi,” sambung Farid.

Adapun Diskrimum Polda Sulawesi Selatan, Iptu Laode Samsu banyak mengulas soal peran Gakumdu dalam penegakan hukum pelanggaran tindak pidana pilkada.

“Laporan atas perbuatan pidana atau politik uang harus menyetor bukti -bukti, jika tidak maka sulit diproses,”jelasnya. (***)