Pantau Pelanggaran di Pilkada 2020, Bawaslu Sulsel Gandeng NGO

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Menghadapi Pilkada serentak 2020, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mengantisipasi berbagai macam pelanggaran yang terjadi pada momentum yang digelar pada 23 September 2020 nanti.

Bawaslu bahkan mengandeng sejumlah Non Goverment Organization (NGO) untuk melakukan langkah pencegahan dengan menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif di Hotel Citadines Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis 12 Maret 2020.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode Arumahi, Komisioner Saiful Jihad, Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, Komisioner Bawaslu Kota Makassar Sri Wahyuningsih.

Laode Arumahi mengatakan pengawasan yang dilakukan Bawaslu akan lebih banyak fokus pada pencegahan. Berdasarkan pengalaman banyak habis energi yang dikeluarkan untuk penindakan.

“Karena jujur saja penindakan banyak menghabiskan energi dibandingkan dengan pencegahan. Kenapa karena penindakan melibatkan banyak pihak, pelapor, terlapor, saksi, dan ahli,” kata Laode Arumahi.

Langkah pencegahan itu, kata dia, telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyurati partai politik dan bakal calon kepala daerah untuk tidak ada transaksi politik.

“Jangan sampai maju ada transaksi memberi dan menerima dalam proses pencalonan dan bakal calon. Karena ancaman hukuman dalam UU cukup keras,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga mengantisipasi keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) di Pilkada serentak. Karena menurutnya banyak kandidat selalu mengincar dukungan ASN di Pilkada.

Jelang Pilwalkot, Arumahi juga meminta Bawaslu Kota Makassar untuk tetap menjaga integritas meski diancam oleh pihak manapun. Menurutnya Bawaslu Makassar punya modal integritas yang kuat terbukti di Pilwalkot 2018 lalu.

“Pak Ketua (Bawaslu Makassar) pernah dikirim ayam yang sudah dipotong (teror) pada saat Pilwali kemarin. Tapi dia tidak gentar,” jelasnya. (***)