Besok, Appi Kumpulkan 5.800 Ketua RT/RW

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Calon Walikota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) menggelar silaturahmi dan sosialisasi visi misi, besok, Jumat (31/1/2020) di Celebes Convention Center, Makassar.

Acara yang digelar oleh Garda Strategi Munafri Arifuddin (GASMAR) ini akan dihadiri 5.800 Ketua RT dan Ketua RW se-Kota Makassar.

“Dari 5.979 Ketua RT/RW yang diundang, sampai hari ini yang mengkonfirmasi akan hadir sudah 5.800 lebih,” kata Ketua GASMAR, Nasrum Syam.

Sekedar informasi, di Kota Makassar terdapat 4.981 Rukun Tetangga (RT) dan 998 Rukun Warga (RW) yang tersebar di 153 kelurahan dari 15 kecamatan se-Makassar.

Nasrum melanjutkan, acara tersebut akan dimulai badan magrib. Dan ada 5 panelis yang akan mengomentari visi misi yang disampaikan Appi.

“Kamu juga menyediakan hadiah undian umroh untuk 18 orang yang beruntung. Sepanjang acara juga akan dikawal oleh pihak keamanan dari Polrestabes Makassar,” lanjutnya.

Appi, jelasnya, mengundang seluruh Ketua RT dan RW tanpa memandang afiliasi politiknya. Entah ia pendukung atau bukan.

“Siapapun calon yang mereka dukung, tetap dipersilahkan dan kita imbau untuk hadir mendengar visi misi Pak Appi. Soal siapa yang akan mereka pilih setelah mendengar visi misi Pak Appi, itu hak personal masing-masing,” imbuhnya.

Tidak Langgar Aturan

Kegiatan mengumpulkan seluruh Ketua RT dan RW se-Kota Makassar yang akan digelar di tim pemenangan Appi di CCC besok ternyata tidak melanggar satupun aturan perundang-undangan.

Hal itu terungkap dalam diskusi bertema “Pengaruh ORT dan ORW di Pilwalkot Makassar 2020” yang digelar Komunitas Wartawan Politik Sulsel, di Warkop 212 Toddopuli, Minggu (12/1/2020) lalu.

“Apapun kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut, itu belum kena aturan karena memang belum ada calon walikota resmi. Jadi tidak ada aturan baik undang-undang maupun Peraturan KPU yang dilanggar,” kata pakar politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Dr Firdaus Muhammad.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin ini menilai pertemuan tersebut sebagai langkah jitu Appi dalam melakukan sosialisasi lebih awal. Apalagi Ketua RT dan RW memiliki peran yang strategis dalam melakukan edukasi dan menyampaikan informasi langsung ke masyarakat di wilayah masing-masing.

Ketua RT 06/RW 07 Tamamaung, Junaedi Hasyim juga menilai peran RT-RW dalam politik praktis tidak dilarang oleh undang-undang. Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta perubahannya di PP 47/2015 dan PP 11/2019.

“Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ORT dan ORW itu bukan ASN, tapi mitra pemerintah. Jadi kalau dilarang RT-RW berpolitik, itu sangat disayangkan. RT RW harusnya berpolitik karena dia sumber informasi di masyarakat,” kata Junaedi yang akrab disapa Erte Mudayya ini.

Menurutnya, sekedar mengedukasi masyarakat tentang demokrasi, tentang program dan visi-misi calon adalah hal yang baik.

“Yang tidak boleh adalah menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah kota dan atau menekan masyarakat melalui kebijakan. Tapi menyampaikan informasi ke masyarakat terkait program calon walikota itu sangat boleh. Terserah masyarakat, siapa yang mau dipilih,” tambahnya. (***)