Danny Pomanto Tak Bisa Lagi Berharap dari Birokrat di Pilwalkot Makassar 2020

Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus dalam diskusi bertema “Pengaruh Kolom Kosong di Pilwalkot Makassar 2020” yang digelar Komunitas Wartawan Politik Sulsel di Wakkop 212 Toddopuli, Ahad, 15 Desember 2019.

Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus dalam diskusi bertema “Pengaruh Kolom Kosong di Pilwalkot Makassar 2020” yang digelar Komunitas Wartawan Politik Sulsel di Wakkop 212 Toddopuli, Ahad, 15 Desember 2019.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto (Danny) dinilai tidak bisa lagi mengharapkan dukungan dari pejabat birokrat Kota Makassar di Pilwalkot 2020 mendatang. Pasalnya, kebencian birokrat terhadap Danny semakin besar.

Demikian disampaikan Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus dalam diskusi bertema “Pengaruh Kolom Kosong di Pilwalkot Makassar 2020” yang digelar Komunitas Wartawan Politik Sulsel di Wakkop 212 Toddopuli, Ahad, 15 Desember 2019.

Nurmal menjelaskan, salah satu kekuatan utama penyebab kemenangan kolom kosong adalah peran birokrasi yang besar. Fakta ini berdasar pada hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Makassar bahwa memang ada pergerakan birokrasi yang massif dalam memenangkan kolom kosong.

“Pak Danny tidak bisa lagi mengharapkan loyalitas birokrasi. Justru kondisi birokrasi hari ini sangat berbahaya bagi Pak Danny. Kenapa? Karena orang-orang yang memegang jabatan di birokrasi Kota Makassar hari ini adalah orang-orang yang marah terhadap Danny,” tegas Nurmal.

Seperti diketahui sebelumnya, sejak 4 Juni 2018 sampai 8 Mei 2019, Danny meneken 40 Surat Keputusan mutasi terhadap 1.228 pejabat di lingkup Pemkot Makassar. Mutasi ini dilakukan beberapa sebelum pemilhan legislatif 2019, dan satu bulan setelah pemilihan. Dimana istri dan putri Danny Pomanto termasuk dalam daftar caleg yang gagal lolos ke DPR RI di Pileg 2019.

Kebijakan mutasi ini dinilai melanggar peraturan pemerintah karena tanpa izin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Olehnya Gubernur Sulsel dan Mendagri mengeluarkan kebijakan pembatalan terhadap SK mutasi tersebut, dan mengembalikan semua pejabat yang dimutasi ke posisi semula.

“Sementara, birokrasi jelas merupakan salah satu faksi terbesar dalam pilkada. Karena memiliki kewenangan yang berhubungan langsung dengan perut pemilih, terutama kalangan keluarga miskin. Mereka menentukan siapa yang dapat PKH, Rastra, BPJS PBI dan masih banyak lagi yang lain,” tambah Nurmal.

Menurutnya, birokrasi hari ini tidak dikendalikan oleh calon manapun. Kendali atas birokrasi sepenuhnya berada di tangan pejabat Walikota dan Gubenur Sulsel.

Serupa, Direktur PT General Survei Indonesia, Herman Lilo menuturkan hasil risetnya membuktikan peran birokrasi dalam memenangkan kolom kosong sangat signifikan.

Empat alasan terbesar responden memilih kolom kosong adalah: Pertama, karena mengikuti perintah pejabat setingkat camat, lurah, ketua RW dan RT (28,16%); Kedua, sikap fanatisme terhadap pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari atau Danny-Indira (21,40%); Ketiga, kerja-kerja tim sukses bakal calon lain yang menginginkan pilkada ulang (19,35%); Keempat, karena program-program Appi-Cicu dinilai belum jelas oleh pemilih (10,24%).

“Jadi sumbangsih birokrat dan para balon yang menginginkan pilkada ulang itu lah yang paling besar perannya dalam kemenangan kolom kosong,” imbuh Herman.