KPU Tegaskan ASN yang Maju di Pilkada 2020 Wajib Mundur

Penyerahan pemilu award tingkat Sulsel di L'quid Claro Hotel, Rabu 4 Desember 2019.

Penyerahan pemilu award tingkat Sulsel di L'quid Claro Hotel, Rabu 4 Desember 2019.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekankan kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang maju mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah pada 23 September 2020.

Sesuai dengan aturan undang undang pemilu, ASN yang maju Pilkada baik melalui partai politik maupun jalur independen, wajib memundurkan diri

Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Ilham Saputra di Hotel Claro, Makassar, Rabu, 4 Desember 2019

“ASN harus mengundurkan diri. Itu sudah keputusan. Kemarin ada yang mengajukan Yudicial review sudah ditolak Mk. Kita harus mengacu pada aturan itu” kata Ilham Saputra.

Selain ASN, aturan itu berlaku bagi
anggota DPRD juga harus mundur ketika maju mencalonkan diri.

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengeluarkan wacana terkait ASN yang maju Pilkada tidak perlu mundur.

Ketika hendak mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah. Aturan yang lama dipandang diskriminatif.

Upaya tersebut ditunjukkan dengan rencana merevisi Undang-undang No. 10 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)–baik gubernur, wali kota, maupun bupati.