Sulsel Masih Perlu Kajian Soal Pilkada Asimetris

Sekretaris PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni (kiri) dan Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad (kanan).

Sekretaris PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni (kiri) dan Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad (kanan).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Dua partai politik di Sulawesi Selatan menyikapi usulan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian tentang pilkada asimetris pada tahun 2024 mendatang. Menurut PKB dan PDIP ide itu menarik tapi masih perlu kajian untuk diterapkan di daerah ini.

Ketua PKB Sulawesi Selatan, Azhar Arsyad mengatakan setuju dengan usulan itu. Tapi bukan untuk di daerah ini.

“Setuju pilkada asimetris tetapi bukan untuk Sulsel,”ujar Azhar, Rabu malam, 20 November 2019.

Menurutnya, pilkada lansung itu soal negara menyerahkan kedaulatannya ke rakyat untuk menentukan pimpinanannya sebagai segala konsekensinya. “Sebenarnya lebih baik pemerintah evaluasi serius kenapa setiap kontestasi memerlukan high cost,”katanya.

Mungkin salah satu faktornya karena lemahnya penegakan hukum setiap pelanggaran pemilu. “Jadi tugas pemerintah bagaimana mendorong pendidikan politik yang lebih baik buat rakyat dan memastikan aparat penegak hukum menegakkan aturan lebih tegas,”ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris PDIP Sulawesi Selatan, Rudy Pieter Goni menuturkan, ide ini menarik untuk diterapkan tapi untuk di Sulawesi Selatan masih perlu kajian dan penelitian.

“Untuk di Sulsel perlu kajian dan penelitian. Secara prinsip kita melihat ide ini menarik,”katanya.

Jadi kata dia, sistem pemilihan langsung perlu dicermati dan di evaluasi bersama.
Sebab dari berbagai masukan dan pengalaman, tak bisa dihindari adanya potensi pilkada langsung memecah belah masyarakat.

Ditambah kecenderungan pilkada langsung berbiaya tinggi. Sehingga kerap kali pilkada langsung menghadirkan bohir-bohir tertentu untuk membiayai pertarungan antar calon.

“Dampaknya, ketika pemenang pilkada menjabat, eksploitasi sumber daya alam daerah terjadi demi membayar kembali biaya pilkada dimaksud. Pada titik tertentu, hal demikian justru berseberangan dengan esensi Pilkada dan demokrasi yang seharusnya adalah oleh dan untuk rakyat,”jelasnya.