Bawaslu Makassar Tegaskan Miliki Kode Etik dalam Penanganan Pelanggaran

Tiga komisioner Bawaslu Makassar melakukan diskusi politik jelang Pilwalkot Makassar 2020 mendatang di Warkop Bugis, Jalan Toddopili Raya, Selasa, 22 Oktober 2019.

Tiga komisioner Bawaslu Makassar melakukan diskusi politik jelang Pilwalkot Makassar 2020 mendatang di Warkop Bugis, Jalan Toddopili Raya, Selasa, 22 Oktober 2019.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar menegaskan bahwa pihaknya memiliki kode etik dalam melakukan tindakan pelanggaran pemilu ataupun pilkada.

Hal itu disampaikan saat melakukan diskusi santai dengan sejumlah awak media terkait transparansi data. “Disini kami mau sampaikan bahwa tidak semua identitas pelapor dan terlapor kami publish ke media. Mengingat kami punya kode etik dalam penanganan pelanggaran,”ujar Ketua Bawaslu Makassar, Nursari di warung kopi Bugis, Jalan Toddopoli Raya, Selasa, 22 Oktober 2019.

Ia menyebut, hal itu terjadi bila kasus yang ditangani bersama sentra gakumdu masih dalam tahap penyelidikan. “Kami melakukan itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,”katanya.

Adapun Komisioner Bawaslu Makassar, Sri Wahyuni menambahkan, transparansi data tidak selamanya bisa dipublish secara vulgar ke publik. Sebab pihaknya pun memiliki kode etik dalam penanganan pelanggaran. “Kami dibatasi oleh etika dalam penanganan pelanggaran,”katanya.

Lanjut Sri, pada pemilu lalu, pihaknya menangani 23 kasus tapi yang putus cuma satu di sentra gakumdu.