Pengamat: Mahar Politik di Pilkada Sulit Dihilangkan

Pengamat politik Arief Wicaksono

Pengamat politik Arief Wicaksono.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Pengamat Politik dari Universitas Bosowa, Arief Wicaksono mengakui bahwa mahar politik dalam konteks pilkada masih sulit dihilangkan. Karena prakteknya sudah seperti prinsip ekonomi.

“Bahwa hal itu sulit dihilangkan, pasti sulit, karena prakteknya sudah seperti prinsip ekonomi, anda butuh, anda bayar. Tapi terlalu lama menganggap hal itu sebagai kewajaran, itu juga salah, tidak beretika. Sebab pada dasarnya partai politik adalah wadah perjuangan kepentingan rakyat untuk mencapai kekuasaan,”ujar Arief melalui pesan whatsApp, Jumat malam, 18 Oktober 2019.

Ia mengungkapkan, mahar politik memang problematik. Soalnya yang mensyaratkan itu adalah partai politik, pilar utama demokrasi. Disatu sisi figur butuh kendaraan untuk syarat kepesertaan, disisi yang lain partai politik juga tidak/belum mampu mencetak kader yang mumpuni untuk didorong sebagai pemimpin daerah.

“Pada saat figur memilih jalur independen, regulasi sangat ketat dan menyulitkan. Jadi memang serba salah. Meskipun secara umum parpol tidak menyebutnya sebagai mahar, melainkan ongkos politik, operasional, dan sebagainya, tapi stigma itu sudah terlanjur melekat dibenak publik,”katanya.

Diketahui, dalam pilkada yang digelar pada tanggal 23 September 2020 mendatang, ada 12 daerah di Sulawesi Selatan yang menggelar pemilihan. Salah satunya di Kota Makassar. Bahkan partai politik sudah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah. Seperti PDIP, PKS, NasDem, PKB, Perindo, PAN, Gerindra, PAN, Golkar, dan Hanura.

Sekretaris Golkar Sulawesi Selatan, Abdillah Natsir tidak menampik jika partainya menerapkan biaya politik. Tapi nilainya tidak cukup banyak. “Golkar Makassar uang pendaftarannya sebesar Rp 2 juta per calon. Tapi ini bukan mahar politik,”katanya beberapa waktu lalu.

Senada, Ketua PKS Makassar, Anwar Faruq mengakui pihaknya membebankan para calon kepala daerah sebesar Rp 20 juta. Uang itu digunakan untuk biaya pendaftaran, psiko test, dan survei. “Kan, kami libatkan tim pakar dalam tes nanti,”katanya.

Adapun Ketua PAN Makassar, Hamzah Hamid menuturkan, pihaknya membebankan setiap calon kepala daerah Rp 5 juta jika ingin mendaftar atau mengembalikan formulir. “Ini bukan mahar politik. Tapi administrasi saja,”ucapnya.

Sementara partai lain seperti PDIP disebut-sebut menerapkan mahar politik yaitu PDIP Rp 25 juta. Digunakan untuk biaya administrasi saat mengembalikan formulir pendaftaran dan biaya survei. Begitupun Gerindra membebankan biaya Rp 5 juta setiap calon kepala daerah yang ingin mendaftar di partainya.