Ini Sikap KPUD Sulsel Soal Honor Penyelenggara Ad Hoc di Pilkada 2020 Naik

Ilustrasi pilkada 2020.

Ilustrasi pilkada 2020.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Kementerian keuangan mengeluarkan regulasi perihal peningkatan atau bertambah honor ad hoc  penyelenggara pilkada 2020. Beban biaya akan ditanggung KPUD yang menggelar pilkada serentak.

Surat edarat Kemenkeu yang dikeluarkan sejak tanggal 7 Oktober lalu dikeluhkan sejumlah KPUD Kabupaten/Kota. Pasalnya NPHD sudah disepakati oleh pemda setempat. Bahakan hasil rasionalisasi anggaran dipangkas oleh Pemda.

Ketua KPU Tana Toraja, Risal Randa mengatakan pihaknya sangat keberatan karena regulasi dikeluarkan kemenkeu akan menjadi beban dan tanggungjawab bagi KPUD. “Hampir sebagian daerah sudah tanda tangan NPHD dengan Pemda tanggal 1 Oktober. Tiba-tiba muncul suratnya menteri keuangan tangg 7 Oktober. Penyelenggara Ad hoc PPK, PPS, KPPS, Linmas dan PPDP. Harus naik atau bertambah,” keluh Rizal, Jumat 18 Oktober 2019.

Menurut dia, pihaknya sudah melakujan penandatangan NPHD dengan anggaran pas-pasan sedangkan aturan baru dikeluarkan kemenkeu agar KPUD meningkatkan atau menambah honor petugas Ad Hoc penyelenggara pemilu.

“Ini contoh saja nah, kami sudah tanda tangan NPHD dengan pemda Rp 29 miliar. Ternyata honor penyelenggara ad hoc naik, jadi kami kekurangan Rp 4,8 miliar,”katanya.

Sementara Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi berpendapat, walau menjadi beban. Namun, pihaknya tetap menjalankan aturan tersebut. Selain itu, pihaknya masih menunggu regulasi resmi KPU RI. “Kami masih menunggu petunjuk KPU RI terkait hal tersebut,” katanya.

Sedangkan Ketua KPU Gowa Muhtar Muis tidak mempersoalkan naiknya honor penyelengara ad hoc. Pasalnya, pada NPHD yang ditandatangani KPU Gowa dan Pemkab Gowa sudah menganggarkan rencana kenaikan honor itu.”Jadi kami di Gowa sudah tidak ada masalah, sisa melakukan penyesuaian,” singkatnya.

Adapun Komisioner KPU Sulawesi Selatan Syarifuddin Jurdi menegaslan jika persoalan NPHD dan  gaji ad hoc sudah diselesaikan oleh KPU saat rasionalisasi sehingga tak ada lagi masalah.

“Sebelum tanda tangan NPHD, Pemda sudah diberitahu bahwa kemungkinan akan ada kenaikan gaji ad hoc, Pemda sudah tahu soal itu. Tinggal adendum saja, keputusan Menkeu itu standar honor ad hoc,” jelasnya.