Sudah Final, Anggaran Pilwalkot Makassar Rp 78 Miliar

Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilwalkot Makassar dirumah jabatan Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota, Iqbal Suhaeb, Selasa malam, 1 Oktober 2019.

Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilwalkot Makassar dirumah jabatan Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota, Iqbal Suhaeb, Selasa malam, 1 Oktober 2019.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar sudah melakukan penyesuaian dan pengurangan anggaran Pilwalkot Makassar dari jumlah pengajuan awal Rp 96 miliar menjadi Rp 78 miliar.

Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi mengungkapkan, rasionalisasi anggaran tersebut terjadi karena Pemkot dan KPU sepakat memangkas sejumlah biaya. Seperti biaya sosialisas dari semula Rp 10 miliar menjadi Rp 3 miliar, menghilangkan anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang sebenarnya sangat krusial, mengurangi jumlah TPS, dan memotong anggaran pencalonan.

“Namun kami tetap mempertahankan anggaran yang elementer, yang tidak bisa dikurangi karena bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan Pilkada, seperti di data, penyelenggaraan teknis, dan logistik,”ujar Farid dalam penandatangan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dirumah jabatan Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota, Iqbal Suhaeb, Selasa malam, 1 Oktober 2019.

Sedangkan anggaran yang tidak dikurangi dalam NPHD tersebut ujar Farid seperti anggaran bimtek tingkat PPS dan KPPS. ” bKalau dikurangi bisa berdampak pada lemahnya pemahaman penyelenggara adhoc. Atau memangkas biaya pemuktahiran data yang bisa berimbas pada efektifitas petugas lapangan. Begitu pula dengan mengurangi biaya logistik berpengaruh pada ketersediaan dan kualitas logistik,”katanya.

Lanjut Farid, dari jumlah anggaran Pilwalkot Rp 78 miliar itu, secara garis besar porsi terbesar pada honorarium penyelenggara adhoc, sekitar 20,9 miliar. Lalu pengadaan dan distribusi logistik srkitar Rp 8 miliar, sosialisasi 3 Rp miliar, dan pemutakhiran data Rp 5,5 miliar.