Risman Pasigai Sebut Hentikan Manuver Politik

Ketua Bidang Organisasi & Daerah Golkar Sulsel, Risman Pasigai.

Ketua Bidang Organisasi & Daerah Golkar Sulsel, Risman Pasigai.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com –  Hasil keputusan DPP Partai Golkar bersama dengan DPD I Golkar Sulsel terkait pengisian kursi jabatan pimpinan di DPRD kabupaten/ kota sudah final.

DPP Partai Golkar sudah memutuskan secara resmi dan sudah memyerahkan secara langsung kepada calon Pimpinan DPRD melalui DPD Partai Golkar Provinsi secara Nasional beberapa minggu lalu di Hotel Rizt Calton Jakarta, artinya Proses Penetapan sudah selesai dan di serahkan langsung oleh Bapak Ketua Umum kepada Perwakilan setiap Daerah

“Olehnya kami berharap kepada bapak ketua umum DPP Partai Golkar untuk tetap pada keputusan tersebut, dan meminta kepada oknum DPP Partai Golkar untuk menhentikan manuver politik yang bisa membuat keputusan partai berubah rubah dan merugikan kader Partai,”ujar Risman Pasigai Ketua Bidang Organisasi & Daerah yang sekaligus Sekretaris Pansel Tingkat Provinsi, Selasa 24 September 2019.

Khusus kepada DPD II Partai Golkar Se Sulsel untuk segera melakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku terkait penetapan pimpinan DPRD dan segera berkoordinasi kepada Pihak DPRD masing masing. “Apa yang telah di putuskan oleh Pihak Pansel DPP partai Golkar bersama Pansel DPD Partai Golkar Pronvinsi sudah sesuai dengan Peraturan dan Kebijakan Partai, jadi tidak ada ruang bagi struktur partai di Kabupaten/Kota untuk bermain main dengan kebijakan tersebut, karena bisa di keluarkan sanksi organisasi kepada DPD II Partai Golkar,”katanya.

Risman yang juga bertindak selaku Sekretaris Panitia Seleksi Pimpinan DPRD kab kota DPD I Golkar Sulsel ini mengingatkan, upaya tersebut bisa saja berujung sanksi kepada DPD II yang tidak tertib terhadap keputusan partai. “Keputusan itu sudah final. Jadi tidak elok melakukan manuver yang seolah-olah mau menunjukkan bahwa kinerja pansel DPP partai Golkar dan DPD Provinsi itu tidak becus,” bisa di bayangkan bagaimana perasaan kader yang di daerah sudah mendapatkan mandat resmi dari DPP Partai Golkar yang diserahkan oleh ketua umum kemudin ada upaya oknum kader yang mencoba bermain main, itu sangat tidak etis secara moral politik kepartaian,”jelasnya.