KPU Makassar Buka Kotak Suara Untuk Kelengkapan Dokumen Sengketa Pilpres di MK

KPU kota Makassar mengeluarkan sejumlah dokumen hasil Pemilihan Umum (Pemilu) dari kotak suara kecamatan di Makassar, Selasa sore, 11 Juni 2019. Dokumen itu diperlukan untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU kota Makassar mengeluarkan sejumlah dokumen hasil Pemilihan Umum (Pemilu) dari kotak suara kecamatan di Makassar, Selasa sore, 11 Juni 2019. Dokumen itu diperlukan untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  —  KPU kota Makassar mengeluarkan sejumlah dokumen hasil Pemilihan Umum (Pemilu) dari kotak suara kecamatan di Makassar, Selasa sore, 11 Juni 2019. Dokumen itu diperlukan untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU kota Makassar, Faridl Wajdi menyampaikan, dokumen-dokumen yang dikeluarkan itu untuk PHPU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Pemilihan Legislatif (Pileg). Dokumen yang dikeluarkan salah satunya seperti DA2 atau kejadian khusus.

Ada juga dokumen DA KPU atau kesimpulan umum tentang proses rekapitulasi. Kemudian dokumen mengenai daftar hadir dalam proses rekapitulasi. Total kata Faridl, ada empat jenis dokumen yang dikeluarkan untuk Pilpres.

“Agenda hari ini kegiatan untuk membuka kotak mempersiapkan dokumen bukti surat surat pemeriksaan di sidang Mahkamah Konstitusi nanti. Kita buka untuk dua jenis yaitu pilpres sekaligus sengketa Pileg,” kata Faridl di sekretariat KPU kota Makassar jalan Perumnas Antang.

Menurut dia, untuk PHPU Pilpres, KPU mengeluarkan semua jenis dokumen tersebut dari 15 kecamatan. Sementara untuk PHPU Pileg ada tambahan dua dokumen yakni DAA1 dan Plano. Hanya saja untuk Pileg, kotak yang dibuka khusus kecamatan Manggala untuk kelurahan Biring Romang dan Batua.

Khusus kecamatan Manggala kata Faridl, itu sesuai dengan sengketa Pileg yang diajukan Gerindra di MK untuk DPRD kabupaten/kota.

“Sengketa Pileg yang kami dapat itu Gerindra, itu mempersoalkan selisih perolehan suara, saya tidak tau antara siapa yang pasti KPU yang digugat. Tapi dia persoalkan hanya dua kelurahan tadi, makanya kami siapkan DAA 1 plano, kemudian pleno KPU Provinsi kami harus tindak lanjuti,” tuturFaridl.

Pembukaan kotak suara itu disaksikan oleh Bawaslu kota Makassar, saksi Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno, partai politik, serta aparat kepolisian.