Malam ini Bawaslu Sulsel Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Suara Pemilu Caleg Hanura dan Golkar

Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad.

Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Penetapan rekapitulasi dan penghitungan suara pemilu tingkat provinsi yang digelar di Hotel Harper, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kamis malam 16 Mei 2019 akhirnya diskors untuk beberapa jam kemudian.

Itu karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang pelanggaran administrasi terkait pergeseran suara yang dialami oleh caleg dari Partai Hanura dan Golkar.

Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad mengungkapkan, pihaknya menerima dua laporan terkait kasus tersebut. Yaitu atas nama Pratiwi salah seorang caleg DPRD Kota Palopo dari Partai Hanura dan Rahmat Ansari salah seorang saksi dari Partai Golkar.

” Pratiwi melaporkan Bawaslu dan PPK Palopo karena suaranya tidak konsisten yang terdapat di Kecamatan Bara,”ujar Saiful.

Dimana, lanjut Saiful formulir C1 yang dimilikinya meraih 20 suara. Sedangkan rekap ditingkat kabupaten mengalami penurunan menjadi 18 suara. Sementara di C1 plano setelah kotak suara dibuka menjadi 19 suara. Setelah dihitung ulang kembali berubah menjadi 15 suara. Selanjutnya menjadi 17 suara dan terakhir 19 suara.

“Karena suaranya berubah-ubah makanya dia melaporkan,”tutur Saiful.

Sedangkan untuk caleg dari Partai Golkar ujar Saiful terjadi pergeseran suara diinternal partainya. Makanya Bawaslu akan melakukan kroscek data C1 dan DAA1 milik saksi, KPU Makassar dan Bawaslu. Pergeseran suara itu terjadi di daerah pemilihan Makassar B. Salah satunya yang terdapat di Kecamatan Manggala.

Diketahui hasil rekapitulasi di KPU Makassar. Caleg inkumben DPRD Sulsel, Imran Amin Syam meraih 14.840 suara. Sedangkan koleganya di internal Golkar Rahman Pina meraih 15.128 suara. Jika dikurangi terjadi selisih 288 suara.

“Kalau dalam sidang ini membuktikan penyelenggara yang melakukan maka hukumannya pidana. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu pasal 535 dengan denda 3 tahun dan denda Rp 36 juta. Tapi kalau ternyata caleg yang melakukan maka suara yang dirugikan akan dikembalikan,”jelas Saiful. (**)