Bawaslu Makassar Ajak Masyarakat Laporkan Caleg Bila Kampanye di Media Sosial dan Warkop di Masa Tenang

Ketgam: Penertiban APK oleh Bawaslu Makassar di masa tenang pemilu 2019. Dimulai tanggal 14 hingga 16 April 2019.

Ketgam: Penertiban APK oleh Bawaslu Makassar di masa tenang pemilu 2019. Dimulai tanggal 14 hingga 16 April 2019.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar mengajak untuk berpartisipasi melakukan pelaporan bila menemukan calon legislatif melakukan kampanye di masa tenang yang dimulai pada hari ini, Ahad 14 April 2019.

“Baik di media sosial ataupun di warkop kami imbau masyarakat melapor ke kami,”ujar Komisioner Bawaslu Makassar, Zulfikarnain dalam Coffee Night di Warkop Pak Ndut, (lantai dasar hotel d’green) Jalan Hertasning, Sabtu 13 April 2019 malam.

Zulfikarnain melanjutkan, Bawaslu tidak melarang caleg melakukan konsolidasi di warung kopi ataupun memperkenalkan diri di media sosial. Sepanjang sifatnya tidak melakukan kampanye.

“Kalau mengajak masyarakat memilihnya atau membagikan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa stiker atau semacamnya tentu berbeda. Itu sudah masuk kategori kampanye di masa tenang,”katanya.

Sebab berdasarkan Undang-Undang Pemilu No 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Hal ini tertuang dalam Pasal 278 UU Pemilu No 7/2017.

Kemudian, merujuk pada Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu, sanksi jika melanggar larangan di atas yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Melalui PKPU, KPU mengatur tentang larangan berkampanye di media sosial. Larangan itu tertuang dalam Pasal 53 ayat (4) PKPU No 23/2018.

“Inilah yang kami awasi,”jelas Zulfikarnain. (**)