Bawaslu Makassar Jatuhkan Sanksi Etik Kepada Wali Kota dan Lurah Maccini Gusung di Pemilu 2019

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny" Pomanto.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny" Pomanto.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Makassar menyatakan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto dan Lurah Maccini Gusung, Sri Usbaeni karena melakukan pelanggaran etik. Karena statusnya sebagai kepala daerah dan Pegawai Negeri Sipil.

Hal itu diungkapkan Komisioner Bawaslu Makassar, Zulfikarnain saat ditemui di Hotel D’Green Jalan Hertasning Makassar, Sabtu 13 Aoril 2019 malam. Ia mengungkapkan, pelanggaran etik Danny Pomanto karena komentarnya yang membela 15 Camat dalam kasus video dugaan dukungan kepada salah satu pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden.

“Kami menganggap laporan warga tentang komentar Wali Kota Makassar yang siap pasang badan membela 15 Camat yang diduga tidak netral merupakan pelanggaran etik kepala daerah,” ujarnya.

Putusan tersebut ditetapkan pada pekan lalu. Meski dianggap melanggar etik sebagai kepala daerah, Zulfikar menyebut tidak ada sanksi pelanggaran pidana dalam Undang-Undang (UU) Pemilu.

“Tidak ada pelanggaran pidana. Tapi kita teruskan rekomendasi ke Kemendagri,” katanya.

Hal yang sama terjadi pada Lurah Maccini Gusung, Sri Usbaeni. Menurutnya, Sri terbukti melanggar etik Aparatur Sipil Negara (ASN), meski pelanggaran UU Pemilu tidak terpenuhi.

“Kita sementata susun untuk diserahkan dan dilanjutkan ke KASN, karena Lurah Maccini Gusung terbukti terbukti adanya upaya keberpihakkan,”katanya.