Rata-rata LPSDK yang Diserahkan Parpol ke KPU Sulsel Nihil

LO Golkar Sulsel, Irwan Muin saat menyerahkan LPSDK ke KPU Sulsel.

LO Golkar Sulsel, Irwan Muin saat menyerahkan LPSDK ke KPU Sulsel.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Hingga batas akhir pukul 18.00 WITA, 16 partai politik peserta pemilu telah menyerahkan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan. Tapi rata-rata sumbangan partai politik tersebut nihil.

Seperti yang terdapat dari Partai Golkar dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak ada sumbangan dari pihak luar. Alias nihil.

“Untuk Golkar Sulsel belum ada sumbangan dari pihak Luar,”ujar Liason Officer (LO) Golkar Sulawesi Selatan, Irwan Muin, Rabu 2 Januari 2018. Namun data Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai ini yang tercatat di KPU Sulsel sebesar Rp 5 Juta.

Senada, LO Gerindra Sulawesi Selatan, Heni Shoelten mengungkapkan, LPSDK yang diserahkan ke KPU Sulawesi Selatan nihil. Tidak ada sumbangan dari pihak luar.

“Sumbangan nihil,”katanya. Sedangkan LADK yang tercatat di KPU Sulawesi Selatan untuk partai ini sebesar Rp 1 Juta.

Tak hanya partai politik yang nihil sumbangannya. Tetapi calon senator pun demikian. LO calon anggota DPD RI, Ajiep Padindang, Adi Saputra mengatakan tidak ada sumbangan dari pihak luar. “Nihil sumbangan alias tidak ada,”katanya.

Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Upi Hastati mengatakan, penyerahan LPSDK peserta pemilu wajib dilakukan. Untuk mengetahui sumbangan partai politik, calon senator, dan presiden dan wakil presiden. Dana kampanye peserta pemilu juga hanya boleh diterima melalui rekening khusus dana kampanye (RKDK) setiap parpol. LPSDK berupa uang tunai, cek, bilyet giro, surat berharga dan penerimaan melalui transaksi perbankan. Selain itu benda bergerak dan tidak bergerak, serta jenis pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati peserta pemilu.

“Untuk mempermudah pelaporan itu, kami memperkenalkan aplikasi baru. Yang dulunya hanya manual,”katanya.

Upi menjelaskan, seluruh transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran dana kampanye, harus tercatat dalam perbankan secara transparan, guna menghindari ketidakjelasan sumbangan maupun penyalahgunaan penggunaan dana kampanye. “Seluruh proses kampanye dan dana kampanye harus dilakukan secara transparan, tercatat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu yang berintegritas,”ucapnya.

Tahapan yang harus dilakukan parpol dan tim kampanye capres yakni penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), yang berisikan data dana yang masuk dan harus dilaporkan ke KPU pada 2 Januari 2019.

“Tidak ada sanksi bagi parpol yang telat menyerahkan LPSDK nya. Tetapi akan menjadi catatan kami setelah diserahkan ke tim akuntan,”jelas Upi.

Berikut tahapan dana kampanye:
-23 September 2018-1 Januari 2019: Pembukuan LPSDK
-2 Januari: Penyampaikan LPSDK
-3 Januari: Pengumuman Penerimaan LPSDK
-Tiga hari setelah penetapan peserta pemilu-25 April: Pembukuan LPPDK
-26 April-2 Mei: Penyampaian LPPDK ke KAP
-2-31 Mei: Audi dan penyampaian hasil audit laporan dana kampanye dari KAP ke KPU
-1-7 Juni: Penyampaian hasil audit kepada peserta pemilu
-1-10 Juni: Pengumuman hasil audit.

Data Pembatasan Dana Kampanye:
+Parpol dan Capres Cawapres
*Perseorangan: Rp 1 miliar
*Kelompok: Rp 7,5 miliar
*Badan Usaha Non-pemerintaha: Rp 7,5 miliar
+Caleg DPD RI
*Perseorangan: Rp 250 juta
*Kelompok: Rp 500 juta
*Badan Usaha Non-pemerintah: Rp 500 juta
+Tahun 2019
+Parpol dan Capres Cawapres
*Perseorangan: Rp 2,5 miliar
*Kelompok: Rp 25 miliar
*Badan Usaha Non-pemerintaha: Rp 25 miliar
+Caleg DPD RI
*Perseorangan: Rp 750 juta
*Kelompok: Rp 1,5 miliar
*Badan Usaha Non-pemerintah: Rp 1,5 miliar

Berikut rekapitulasi penyampaian laporan awal dana kampanye (LADK) peserta pemilu tahun 2019 di Sulsel:

PKB jumlah 85 dewan saldo Rp 1.000.000
Gerindra jumlah dewan 85 saldo Rp 5.000.000
PDIP jumlah dewan85 saldo Rp 10.030.233
Golkar jumlah dewan 85 saldo Rp 5.000.000
Nasdem jumlah dewan 85 Rp 200 ribu
Partai gerakan perubahan Indonesia jumlah dewan 51 jumlah DPRD Sulsel , saldo Rp 1.000.000
Partai berkarya jumlah dewan 70, Rp 1.000.000
PKS jumlah dewan 78, Rp 2.929.359
Partai persatuan Indonesia jumlah dewan 85, 2.000.000
PPP jumlah dewan 85, Rp 1.000.000
PSI jumlah dewan 68, Rp 1.000.000
Pan jumlah dewan 84, Rp 1.500.000
Partai hati nurani rakyat jumlah dewan 83, Rp 5.531.288
Partai Demokrat jumlah dewan 84, Rp 41.500.000
PBB jumlah dewan 79, Rp 1.000.000
Partai keadilan dan persatuan Indonesia jumlah dewan 6, Rp 1 Juta.

Berikut rekapitulasi penyampaian laporan awal dana kampanye peserta pemilu tahun 2019 untuk calon DPD:

1.Abdul Rahim Mas P. Sanjata Rp 9.347.060
2. Ajiep Padindang Rp 15 .000.000
3. AM Iqbal Parewangi Rp 140.000.000
4. Andi Muh. Ihsan Rp 90.000.000
5. Arianto Burhan Makka Rp 5.000.000
6. Asmar Rp 200.000
7. Herman Hafid Nassa Rp 490.028
8. Lily Amelia Salurapa Rp 5.000.000
9 M.Amil Shadiq Rp 20.000.000
10. Mappaujung Rp 30.000.000
11 Mohammad Roem Rp 10.000.000
12. Tasmin Rp 3.000.000
13. Muhammad Syaiful Saleh Rp 35.000.000
14. Muhammad Yunus Razak Rp 343.434
15. Muhlis Katili Rp 2.200.000
16. Mustafa Irate Rp 1.000.000
17 Nina Marlina Rp 443.182
18. Pathillah Asba Rp 97.921
19. Sindawa Tarang Rp 39.000.000
20. Nusra Azis Rp 4.147.508
21. Sulaeman Kamaruddin Rp 5.000.000
22. Tamsil Linrung Rp 2.000.000