Sehari Jelang Penetapan DCT Pileg, KPU Sulsel Belum Akomodir Eks Napi Koruptor

Ketua KPU Sulsel, Misna M. Attas.

Ketua KPU Sulsel, Misna M. Attas.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Penetapan daftar calon tetap (DCT) bagi bakal calon anggota legislatif dan senator akan diumumkan Kamis besok 20 September 2018 secara bersamaan oleh KPU Sulawesi Selatan. Tapi hingga saat ini KPU belum mengakomodir putusan mahkamah agung (MA) yang membolehkan eks napi koruptor ikut nyaleg.

Ketua KPU Sulawesi Selatan, Misna M.Attas mengungkapkan, pihaknya belum mengakomodir bakal caleg napi koruptor karena KPU Sulawesi Selatan belum menerima petunjuk secara tertulis dari KPU RI terkait hal ini. Atas dasar itulah KPU Sulawesi Selatan belum mengakomodir.

Diketahui, ada tiga daerah di Sulawesi Selatan maju sebagai bakal calon anggota legislatif. Mereka itu merupakan mantan napi koruptor. Yaitu Kota Parepare, Kabupaten Toraja Utara, dan Bulukumba. Dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, diatur eks narapidana korupsi tidak boleh ikut dalam Pileg 2019. Kemudian MA memutuskan membolehkan eks napi koruptor nyaleg. Setelah para bakal caleg ini melakukan upaya hukum ke Bawaslu dan MA.

“Kami belum terima pengaturan sendirinya tentang bakal caleg eks napi ini dari KPU RI. Kalau sudah ada pasti kami akomodir,”ujar Misna kepada awak media di KPU Sulsel, Jalan AP.Pettarani, Rabu 19 September 2018.

Selain itu, KPU Sulsel juga menganggap bakal caleg dan senator tidak memenuhi syarat (TMS) jika sampai hari ini mereka tidak menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik, pindah partai berstatus aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, BUMN, dan BUMD ke KPU Sulsel

“Besok (Kamis) kami pleno DCT. Banyak hal yang akan dibahas. Termasuk dokumen berstatus ASN dan sebagainya. Sebagai syarat maju di Pileg. Kalau tidak menyerahkan dinyatakan TMS,”tegas Misna.

Bila ada pihak yang tidak puas setelah dilakukan TMS oleh KPU, Misna menambahkan, boleh melakukan gugatan ke Bawaslu atau PTUN. Waktunya tiga hari setelah penetapan DCT.