Meski Ada Putusan MA, PDI-P Sulsel Tetap Tak Akan Kirim Caleg Koruptor

Sekretaris PDI-P Sulsel, Rudy Pieter Goni

Sekretaris PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Mahkamah Agung (MA) memutuskan mantan koruptor bisa nyaleg dalam Pemilu 2019 meski tak otomatis berlaku. PDI-P menyatakan tetap akan mengikuti Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks koruptor untuk nyaleg.

“PDI-P sudah coret nama Muktar Iskandar bacaleg dari Kabupaten Sidrap, sejak awal . Kami komitmen.Ketika kami temukan kami coret,”ujar Sekretaris PDI-P Sulawesi Selatan, Rudy Pieter Goni (RPG) melalui pesan whatsApp, Sabtu 15 September 2018.

PDI-P tetap mengikuti PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks narapidana korupsi ikut dalam Pileg 2019.RPG memastikan partainya siap mendukung KPU dalam memberantas korupsi.

“Jadi tidak ada dalam daftar kami di DCS. Kami tidak memberi toleransi kepada korupsi. Kalau ada yang kena OTT selama ini langsung di pecat. Apalagi mau di jadikan caleg?,”katanya.

Untuk diketahui, penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) caleg adalah 20 September alias kurang dari 90 hari sejak putusan MA. Jika KPU tak melaksanakan putusan itu hingga 20 September mendatang, PKPU itu tetap berlaku dan caleg eks koruptor tetap tak bisa nyaleg di Pemilu 2019.