KPU Sulsel Tunggu Petunjuk KPU RI Tentang Eks Koruptor Boleh Ikut Nyaleg

Mahkamah Agung

Ilustrasi Mahkamah Agung.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan belum mengambil sikap terkait dibolehkannya eks koruptor ikut nyaleg pada pileg 2019 mendatang pasca keluarnya putusan dari Mahkamah Agung (MA).

“Kami masih menungu petunjuk selanjutnya dari KPU RI,”ujar Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Upi Hastati, Sabtu 15 September 2018.

Senada, Komisioner KPU Bulukumba, Syamsul mengatakan, pasca putusan MA yang membatalkan PKPU 20 Tahun 2018,pihaknya belum dapat memasukkan nama Andi Muktamar Mattotorang dalam daftar calon sementara (DCS) sebagai bakal calon anggota legislatif setempat yang memenuhi syarat (MS) kendati sudah ada putusan tersebut. Muktamar diketahui sebagai eks napi koruptor yang ikut nyaleg dari Partai Berkarya.

“saat ini kami sementara menunggu petunjuk dari KPU Sulsel dan KPU RI tentang tindaklanjut putusan tersebut,”katanya.

Tetapi sejak awal, kata dia,semua yang mencalonkan diri sebagai bacaleg di KPU akan diakomodir sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur baik Undang-Undang maupun PKPU, dan juknis pencalonan anggota DPR dan DPRD yang di pedomani.

“Di Bulukumba awalnya memang ada tiga, tapi di masa perbaikan, dua partai menarik/mengganti bacalegnya yang berstatus mantan napi korupsi. Jadi saat ini sisa satu yang kembali di calonkan partainya, yakni Andi Muktamar Mattotorang oleh Partai Berkarya, beliau yang kemudian menggugat ke Bawaslu karena kembali kami coret dalam daftar caleg sementara. Hasilnya, sidang adjudikasi di Bawaslu, gugatan Andi Muktamar di Kabulkan oleh Bawaslu,”tutur Syamsul.

Adapun Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan, Laode Arumahi berharap dengan keluarnya putusan MA akan mengakhiri polemik atau pro-kontra baik antara KPU dan Bawaslu maupun praktisi hukum dan aktivis anti korupsi.

“Khusus untuk KPU dan Bawaslu saya berharap untuk kembali fokus pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2019.Mari kita melihat ke depan, masih banyak pekerjaan yang membutuhkan konsetrasi dan sinergisitas KPU-Bawaslu beserta jajaran ke bawah. Dinamika yang terjadi sebelumnya biarlah menjadi dan pembejaran bersama,”jelas Arumahi.