7.000 Warga Binaan Lapas se-Sulsel Akan Menggunakan Hak Pilihnya di Pemilu 2019

Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Marasidin. (Foto:djournalist)

Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Marasidin. (Foto:djournalist)

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Marasidin menyatakan, sebanyak 75 persen dari 9.500 penghuni lapas se- Sulawesi Selatan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 mendatang.

“Ada 75 persen warga binaan di lapas se-Sulsel yang dapat menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019, “ujar Marsidin kepada awak media seusai menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap sementara hasil perbaikan. Pemilihan umum tahun 2019 tingkat provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Continent Centrepoint, jalan Adhiyaksa, Jumat 14 September 2018.

Artinya, kata dia, ada sekitar 7.000 yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan tersebut. Namun demikian, mereka ini tidak dilengkapi karta tanda penduduk (KTP). Tapi berdasarkan vonis dan itu legal.

‘”Inilah nanti yang kami akan koordinasikan di Disdukcapil,”katanya.

Terkait pemilu 2019 mendatang, Marasidin berharap, di lapas maupun rutan disediakan tempat pemungutan suara (TPS) tersendiri. Sebab ia tidak menginginkan kejadian di Pilkada Takalar 2017 lalu, masyarakat luar berdatangan memilih kedalam lapas.

“Itu tidak tepat,”ucapnya.

Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Uslimin Usle mengungkapkan, KPU tidak berani menyebut angka berapa jumlah warga binaan di lapas yang dapat menggunakan hak pilihnya. Sebab KPU tidak punya data ril di kabupaten dan kota.

“Semoga saja angkanya seperti itu. Tapi saya tidak berani menyebut apakah iya atau tidak,”katanya.

Sebab warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) harus mengantongi e-KTP. Jika tidak, maka akan masuk dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHB) dan daftar pemilih khusus (DPK).

“Mengenai TPS di lapas dan rutan kami akan konsolidasikan ke teman-teman KPU di kabupaten dan kota,”jelasnya. (**)