Perludem Berharap Pemerintah Dukung Pelarangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pemerintah harus mendukung aturan larangan calon anggota legislatif (Caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi. Pemerintah diminta memprioritaskan rapat konsultasi yang membahas aturan yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tersebut.

“Kami mendukung penuh pengaturan yang dibuat KPU tersebut. Dalam pandangan kami KPU memang punya kewenangan untuk membuat pengaturan teknis pencalonan anggota DPR dan DPRD. KPU sekedar menjaga konsistensi pengaturan pemilu agar pemilu bisa diselenggarakan berintegritas mulai dari penyelenggara, penyelenggaraan, dan juga hasilnya,”ujar Titi melalui pesan WhatAspp, Rabu 30 Mei 2018.

Menurutnya,KPU memastikan bahwa syarat larangan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi bukan hanya diberlakukan pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 169 huruf di UU 7/2017) tapi juga diterapkan bag para calon legislator parlemen.

“Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN hanya akan terwujud jika baik Presiden dan Wakil Presiden beserta DPR dan DPRDnya diisi oleh figur-figur yang bersih dan tidak bermasalah hukum terkait tindak pidana korupsi,”ucapnya.

Selain pengaturan tersebut juga sudah diberlakukan dalam pencalonan anggota DPD (Pasal 60 ayat (1) huruf PKPU 14/2018: Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon
perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Jadi bukan merupakan suatu pengaturan yang baru. Dan PKPU 14/2018 ini sudah dikonsluktasikan serta disetujui oleh Pemerintah, DPR, dan Bawaslu dalam pembahasannya.

Merupakan perlakuan yang diskriminatif kalau KPU membedakan pengaturan antara calon anggota DPD dengan calon anggota DPR dan DPRD.(**)