Lolos Dari Gakumdu, Panwaslu Makassar Dilaporkan ke DKPP

Tim Hukum Appi-Cicu saat melaporkan Panwaslu Makassar ke DKPP

Tim Hukum Appi-Cicu saat melaporkan Panwaslu Makassar ke DKPP.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  – Upaya tim hukum Appi-Cicu untuk memproses Panwaslu Makassar terus berlanjut. Kali ini tim Appi-Cicu melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan Mahkamah Agung.

“Hari ini kami kembali melaporkan Panwaslu Makassar ke DKPP, adapun terkait laporan yang kami masukkan terkait dengan Panwaslu Makassar yang memutus permohonan Danny Pomanto serta kami mempertanyakan dan mengadukan netralitas Panwaslu dalam proses Wali Kota Makassar,”ujar tim hukum Appi-Cicu Irfan Idham, Jumat 25 Mei 2018.

Lebih lanjut Irfan mengatakan, laporan itu sudah teregister dengan nomor laporan 143/I-P/L-DKPP/2018. Sementara pasal yang dilaporkan diantaranya pasal 1 ayat (4), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17 peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017.

‘Kami menganggap ada keberpihakan yang dilakukan oleh panwas sehingga kami juga mempertanyakan tentang netralitas Panwaslu, bisa bahaya demokrasi kita kalau penyelenggara sudah berpihak dan hal ini harus benar-benar clear oleh karena itu kami berkesimpulan hal ini harus di laporkan dan di proses,”tutur Irfan.

Sementara tim hukum Appi-Cicu lainnya, Muhammad Nursalam menambahkan bahwa selain mempertanyakan netralitas Panwaslu Makassar pihaknya juga menelaah hasil putusan Panwaslu terhadap DIAmi.

“Kami harapkan DKPP dapat memberikan sanksi yang tegas kepada Panwaslu Makassar demi menjaga wibawa dan netralitas penyelenggara dan memberikan pelajaran bagi penyelenggara lain untuk tidak bermain-main dengan aturan,”katanya.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan Divisi Pengawasan, Amrayadi mengatakan bahwa pihaknya telah memutuskan hasil laporan tim hukum Appi-Cicu terkait Panwaslu Makassar yang meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat dan bersifat diskriminatif.

“Gakumdu sudah melakukan kajian.Hasilnya tidak memenuhi unsur pidana. Sementara soal administrasinya kami tidak masuk kesana. Sebab Gakumdu hanya memproses bila ada unsur pidana,”katanya.(**)