Saksi Ahli Menguatkan Dalil Gugatan Kuasa Hukum Appi-Cicu

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Kuasa Hukum Munafri Arifuddin- Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) yakin bahwa laporan yang diajukan terkait pelanggaran yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar, benar adanya.

Kuasa Hukum Appi- Cicu, Habibi, didampingi oleh Ketua Tim Hukum, Irfan Idham mengatakan, bahwa keterangan saksi ahli yang dihadirkan sudah menguatkan dalil pelaporan yang dilakukan.

“Intinya, keterangan beliau itu sudah menegaskan bahwa laporan kami terkait adanya pelanggaran pasal 180 ayat 2 junto pasal 193 B ayat 2, undang-undang nomor 10 tahun 2016, itu semakin kuat,”‎ ungkap Habibi, Kamis 24 Mei 2018.

Tindakan Panwaslu meloloskan pasangan yang sudah dinyatakan gugur secara konstitusi dianggap melanggar pasal 180 ayat 2, dan tindakan Panwaslu yang melakukan diskriminatif, dan tidak tunduk dan patuh terhadap keputusan pengadilan yang final dan mengikat itu melanggar pasal 193 B ayat 2.

“Karena apa yang dilakukan Panwas ini dengan menerima dan memutus permohonan yang dilakukan oleh Danny Pomanto dan Indira Mulyasari, itu semakin menegaskan bahwa Panwas itu sudah melewati kewenangannya,” jelasnya.

“Bagaimana mungkin ada lembaga peradilan atau non peradilan yang berada jauh di bawah Mahkamah Agung, berhak untuk mengoreksi putusan Mahkamah Agung. Belum lagi keputusannya itu kontra produktif dengan keputusan Mahkamah Agung,”‎ tegasnya.

Oleh karena itu, apabila Panwaslu terbukti bersalah maka Komisioner Panwaslu Makassar akan menerima hukuman penjara minimal 38 atau maksimal 96 bulan untuk pelanggaran pasal 180 ayat 2. Serta hukuman penjara selama 12 bulan untuk pelanggaran pasal 193 ayat 2.

Diketahui bahwa keputusan Bawaslu yang mengatakan bahwa tidak ada ‎pelanggaran Pidanaa terkait tindakan KPU Makassar, itu berada pada posisi mengkonfirmasi putusan Panwaslu, yang menyatakan bahwa KPU menyalahi aturan dengan tidak menjalankan keputusan Panwas. (**)