Ahli Hukum Nilai Panwas Makassar Langgar UU

Ruslan Renggong.

Ruslan Renggong.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Panitia Pengawas Pemili (Panwaslu) Kota Makassar dianggap menyalahi undang-undang nomor 10 tahun 2018, dan bertindak di luar kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan, terkait tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar yang dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana pasal 144, Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) Sulsel kembali disibukkan dengan proses pemeriksaan terkait pelaporan Tim Hukum Appi-Cicu terhadap Panwaslu Kota Makassar.

Setelah pemeriksaan, Nursari dan Mutmainnah selaku komisioner Panwaslu Makassar pada Rabu 23 Mei 2018‎, kemarin. Menyusul komisioner Panwaslu, Abdillah Mustari yang dimintai keterangan pada Kamis 24 Mei 2018, Pagi tadi.

Kuasa Hukum Appi-Cicu juga menghadirkan Saksi Ahli, Dr. Ruslan Renggong, yang merupakan dosen dari Kampus Universitas Bosowa Makassar.

Dalam keterangannya, Ruslas Renggong, mengatakan bahwa‎ Panwaslu Makassar Melanggar undang-undang Pilkada.

“Kalau menurut saya, berdasarkan apa yang saya ketahui bahwa Panwaslu ini melanggar undang-undang nomor 10 tahun 2016 itu,” ungkapnya.

Panwaslu Makassar dianggap melanggar pasal 180 ayat 2, dan pasal 193 B ayat 2, UU nomor 10 tahun 2016 yang menguatkan dalil tindak Pidana yang dilanggar oleh Panwaslu Makassar.

“Kalau pun diterima saat registrasi, mestinya putusan Panwas itu berbunyi bahwa Panwas itu tidak berwenang, karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung,” jelasnya.

Dengan demikian, Ruslan Renggong, menilai bahwa Panwaslu Makassar melanggar undang-undang dan melebihi batas kewenangannya.(**)