KPU Tidak Hadir, Bawaslu Sulsel Layangkan Surat Panggilan Kedua

Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode ‎Arumahi.

Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode ‎Arumahi.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Usai Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilwali Kota Makassar, beberapa waktu lalu yang menetapkan pembatalan SK nomor 64 tentang penetapan satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018 Ramdhan ‘Danny’ Pomanto selaku paslon yang didiskualifikasi, melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar ke Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) Provinsi Sulawesi Selatan.

Atas laporan tersebut, Gakumdu Sulsel melayangkan Undangan Klarifikasi ke KPU Makassar untuk meminta penjelasan dan bukti otentik yang membenarkan sikap KPU Makassar yang tidak menjalankan putusan Musyawara Panwaslu Kota Makassar.

“Tim DIAmi melakukan pelaporan terhadap KPU ke Bawaslu RI, tapi penyelesaiannya dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi. Kami baru menerima limpahan itu kemarin, dan itu langsung dirapatkan bersama Gakumdu ‎dan kita sudah layangkan surat panggilan ke KPU untuk hadir memberikan klarifikasi,” jelas Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode ‎Arumahi, Senin 21 Mei 2018.

Bawaslu Sulsel, dalam surat panggilan, meminta KPU Makassar untuk hadir memberikan klarifikasi pada pukul 9.00 pagi tadi, namun KPU Makassar tidak bisa memenuhi undangan tersebut.

“Kita mengundang untuk hadir pukul 9.00 pagi tadi, tapi katanya berhalangan hadir. Jadi kita memberikan surat panggilan kedua, pukul 13.00. Ini belum dipenuhi maka kita akan memanggil kembali besok pagi, tapi kita masih menunggu sampai malam ini,” terangnya.

Namun apabila surat panggilan ketiga tidak dipenuhi maka, kata La Ode, perkara tersebut dinyatakan selesai di tingkat Panwaslu dan diserahkan ke pihak berwajib untuk penyelesaiannya.

“Kalau tidak dipenuhi maka kita anggap ini selesai di tingkat Panwas. Ini bisa dilajutkan ke pihak kepolisian untuk tidak pidana,” ungkapnya. (**)