Dinilai Tidak Netral, Panwaslu Makassar Resmi Dilapor Pidana

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Panwaslu Makassar resmi dilaporkan ke sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) Bawaslu Provinsi SulSel, Minggu 20 Mei 2018.

“Kami resmi melaporkan Panwaslu Makassar ke Bawaslu SulSel,’ujar tim hukum Appi-Cicu, Muhammad Nursalam.

Adapun nomor laporan tersebut  013/LP/PG/BAWASLU.SULSEL/27.00/V2018.

“Dalam laporan yang kami masukkan ada beberapa pasal yang kami laporkan yaitu pasal 180 ayat (2) dan Pasal 193B Ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016. Yaitu Panwaslu Makassar meloloskan pasangan calon yang telah di cabut haknya untuk dipilih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Panwaslu Makassar telah melakukan tindakan yang diskriminatif dan cenderung berpihak kepada pasangan calon yang telah di diskualifikasi,”tutur Nursalam.

Dalam ketentuan ini terdapat ancaman pidana yaitu paling singkat 36 bulan dan paling lama 96 bulan.

Menurutnya, Panwaslu Makassar telah melakukan peradilan tandingan yang kembali memeriksa putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap sehingga pihaknya menganggap Panwaslu telah melalukan praktek peradilan sesat karna telah menerima dan memutus permohonan DIAmi yang sebelumnya telah di putus oleh Mahkamah Agung,

“Kami juga mempertanyakan netralitas Panwaslu Makassar yang seakan-akan ngotot terhadap pelaksanaan putusannya untuk meloloskan pasangan DIAmi, “Ada apa dengan panwas yang ngotot meloloskan pasangan DIAmi” sampai mau melaporkan KPU Makassar “Panwas rasa-rasanya sudah menjadi tim sukses” padahal sudah sangat jelas putusan KPU Makassar, kemudian Panwaslu dirugikan apa kalau KPU  tidak mau melaksanakan putusan, apalagi alasan penolakan KPU Makassar sangat berdasar hukum,”katanya.

Berdasarkan informasi yang di himpun,laporan ini telah dilakukan pembahasan oleh komisioner Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.(**)