Pembatalan SK Penetapan Calon Pilwali Makassar, Danny Sebut Tidak Ada Calon!

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah melanggar undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia.

Hal itu diungkapkan dalam jumpa pers yang digelar di kediaman Danny Pomanto, Jl. Amirullah, Kamis 17 Mei 2018.

“Ini merupakan insident yang berbahaya di Kota Makassar. Kalau KPU memaksakan hanya ada satu Paslon maka dia melanggar undang-undang yang kedua kalinya, karena tidak mau ikut dalam keputusan Panwas. Ini melanggar undang-undang bahkan bisa melanggar Undang-Undnag Dasar, karena hak untuk dipilih itu ada pada undang-undang dasar,” ungkap Danny.

Ia menerangkan, berdasarkan pernyataan KPU RI yang ,menyatakan bahwa yang namanya keputusan di suatu lembaga tidak memerlukan pendapat lain dan harus segera dilaksanakan.

“Sebagaimana hukum yang berlaku kalau misalnya KPU Makassar tidak mau eksekusi maka kita akan tingkatkan naik ke Provinsi dan kita akan naikkan ke KPU RI, urutannya seperti itu. Kita akan menempuh jalur seperti itu, termasuk men-DKPP-kan seluru anggota KPU Kota Makassar,” tegasnya.

Di hadapan awak media, Danny juga mengatakan bahwa pembatalan SK nomor 64/P.KWK/HK.03.1KPT/7371/KPUKOT/4/2014, tentang penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, maka tidak ada satupun Paslon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 di Kota Makassar.

“Setelah SK 64 dibatalkan maka tidak ada satupun Paslon di Makassar, karena pembatalan itu sah. Jadi kalau ada yang bilang ada paslon di kota makassar itu salah. karena pembatalan SK nomor 64 ini, berarti itu membatalkan dua-duanya,” kata Danny

Terkait Keputusan Panwas Kota Makassar yang dibenturkan dengan Keputusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), Danny menilai itu merupakan dua hal yang berbeda.

“Selalu dibenturkan antara keputusan MA dan TUN, MA dan TUN itu sudah dilaksanakan final dan mengikat, selesai. Kami juga sudah menjalankan 17 hari itu sampai hasil putusan Panwas kemarin, saya tidak menjadi Paslon, karena kami mengeksekusi putusan MA dan TUN. Jadi ini bukan barang bertentangan,” ungkapnya.

Saat ini Danny beserta Kuasa Hukumnya masih mengupayakan jalur hukum lain untuk mendapatkan kembali hak pencalonannya dalam Pilwali Kota Makassar tahun 2018.

“Ini sangat krusial, insyaallah kita akan ada usaha-usaha selanjutnya. Tetapi kalau ada yang mengatakan ada Paslon di Kota Makassar, saya kira berdasarkan undang-undang itu berarti Paslon di Makassar tidak ada,” tutupnya. (**)