KPU Makassar: SK 64 Itu Tindaklanjut dari Putusan MA Bukan Panwaslu

Wali Kota nonaktif Danny Pomanto

Wali Kota nonaktif Danny Pomanto.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  SK 64 yang dipermasalahkan oleh tim hukum pasangan calon Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) ditanggapi oleh komisioner KPU Makassar. Menurut Rahma Saiyed sebagai komisioner KPU Makassar, SK 64 itu tindaklanjut dari putusan Mahkamah Agung yang harus dilaksanakan.

“SK KPU Makassar nomor 64 adalah tindaklanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) loh.MA itu putusan tertinggi pengadilan,”ujar Rahma melalui pesan WhatsApp, Kamis malam 17 Mei 2017.

Keluarnya putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar yang mengabulkan gugutan Kuasa Hukum Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham (DIAmi) beberapa waktu lalu maka secara otomatis Surat Keputusan (SK) terbaru KPU Kota Makassar tetang penetapan satu calon di Pilwali Kota Makassar 2018 dinyatakan gugur.

“Jika KPU tetap berpegang pada SK 64, maka kita anggap pemilihan ini cacat dan batal secara hukum. Kita akan tetap mengajukan keberatan berjenjang, maksudnya kita akan memberitahukan kepada KPU Provinsi maupun KPU RI untuk memerintahkan KPU Makassar untuk menjalankan putusan Panwas,”ujar Ketua Kuasa Hukum DIAmi, Adnan Buyung Asiz saat menggelar jumpa pers siang tadi.

Jika KPU Provinsi dan KPU RI juga tidak melaksanakan hal tersebut, Ia mengatakan bahwa Presiden harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Sementara, Wali Kota nonaktif Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan bahwa, apabila KPU Makassar tidak menerbitkan SK Baru setelah putusan Panwas maka Pilwali Makassar dinyatakan tidak memiliki Paslon.

” Kalau KPU tidak menerbitkan berarti tidak ada paslon. Ini harus dimassifkan, jangan sampai ada yang beranggapan bahwa setelah putusan Panwas SK 64 ini masih hidup, karena penyelenggara musyawarah itu memiliki kewenangan untuk mengadili,”katanya.

Danny menjelaskan bahwa Putusan Mahkama Agung membatalkan SK nomor 35, sedangkan Putusan Panwas Makassar ‎membatalkan SK nomor 64. Ia juga menganggap bahwa dua hal tersebut tidak memiliki hal yang bisa dihubungkan.

Maka dengan pembatalan SK nomor 64 tersebut , Danny, menganggap Pilwali Makassar tidak di ikuti oleh siapa-siapa,”Kalau seperti itu berarti dua-dua batal dan KPU tetap ngotot berarti dalam pemilihan nanti ‘Kotak Kosong lawan Kotak Kosong’. Kan lucu,” ungkapnya.

Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai status DIAmi, karena KPU Makassar belum memberikat surat pemberitahuan secara resmi, apakah di ikutkan sebagai paslon atau tetap didiskualifikasi.

Dalam gugatannya, Kuasa Hukum DIAmi menerangkan hanya ada dua pilihan yaitu, membatalkan SK nomor 64 atau mengikutkan Danny Pomanto sebagai Paslon di Pilwali Makassar 2018.(**)