Danny Laporkan KPU Makassar ke Gakumdu, DKPP Hingga Presiden

Danny Pomanto.

Danny Pomanto.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Tidak menerima surat pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Ramdhan ‘Danny’ Pomanto‎, mengecam tindakan KPU Makassar yang tidak melaksanakan putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar.

Didampingi kuasa hukumnya, Jamaluddin Rustam dan Adnan Buyung Asiz, Danny, menegaskan bahwa KPU Makassar tidak netral dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Penyelenggara Pemilu.

Danny menilai bahwa sistem demokrasi yang terjadi di Kota Makassar contoh yang buruk bagi demokrasi di Indonesia.

“Ini sudah lewat tiga hari dan kami tidak menerima surat pemberitahuan apakah keputusan Panwas itu dilaksanakan atau tidak, kami hanya mendapat informasi dari pemberitaan online,” ungkapnya dalam presscomp yang digelar di Kediaman Danny Pomanto, Jl. Amirullah, Kamis 17 Mei 2018.

Ia menegaskan akan melayangkan laporan ke Penegak Hukum Terpadu (Penegak Hukum Terpadu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta melayangkan surat permohonan kepada Presiden RI untuk mengambil alih penyelesaian sengketa Pilwali 2018 di Makassar.

“Kami akan men-DKPP-kan persoalan ini. Semua jenis laporan baik ke DKPP, Gakumdu akan kami sampaikan besok. Kami juga akan menyurat ke Presiden untuk memberitahukan persoalan ini,” ungkapnya.

Diketahui, objek pelaporan yang diajukan oleh tim hukum Danny Pomanto yaitu SK Pembatalan Penetapan dua pasang calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dan SK terbaru yang dikeluarkan oleh KPU tentang penetapan satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar. (**)