Kemendagri Yakin KPU Palopo Memutuskan Kasus Judas Amir Secara Objektif

Plt Gubernur Sulsel Soni Sumarsono bersama Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief.

Plt Gubernur Sulsel Soni Sumarsono bersama Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono meyakini KPU Palopo akan mengambil keputusan secara objektif terhadap kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon inkumben Wali Kota Palopo Judas Amir.

“Tidak perlu berandai-andai, karena KPU tak akan melakukan itu tanpa melakukan verifikasi ke Kemendagri,”ujar Soni melalui pesan whatsApp, Kamis 19 April 2018.

Posisi Kemendagri sudah jelas, tidak ada yang dilanggar karena memang tidak perlu ada ijin tertulis mendagri utk angkat Plt dan jabatan fungsional kepala selolah.

“Tidak perlu, karena Plt itu hanya tugas tambahan pejabat struktural yang sifatnya sementara,”ucap Plt Gubernur Sulawesi Selatan ini.

Calon Wali Kota Palopo, Judas Amir menganggap keputusan Panwaslu sebagai kecelakaan atas ketidakpahaman ketentuan pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Judas menjelaskan sejak awal ia yakin pengisian kekosongan beberapa jabatan kepala sekolah dan tenaga kesehatan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 71 ayat 2.

“Karena tidak ada dalam UU (Nomor 10 Tahun 2016) itu, semua mutasi atau pengangkatan jabatan harus mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kecuali pejabat eselon,” kata Judas Amir saat ditemui di Trans Studio Mall, Makassar.

Jadi ia menganggap keputusan yang tertuang dalam rekomendasi Panwas Kota Palopo adalah ketidakpahaman sehingga menimbulkan kecelakaan atas pencalonannya di Pilwalkot Palopo.

“Panwaslu terbitkan surat sementara belum ada surat dari kemendagri tapi dia sudah terbitkan. Itu maksudnya apa ? Panwaslu juga ragu – ragu. Jadi kalau ini pemahaman yang salah, saya anggap ini hanya kecelakaan,” ujar Judas Amir yang didampingi pengurus NasDem Sulsel.(**)