Tim Hukum Baso Rahmanuddin Makkaraka – KH. Anwar Sadat Siap Kawal Pilkada Wajo

Pasca Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo siang tadi, Tim Kuasa Hukum Baso Rahmanuddin Makkaraka - KH. Anwar Sadat (BARAKKA), Hasdi Haryadi,

Pasca Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo siang tadi, Tim Kuasa Hukum Baso Rahmanuddin Makkaraka - KH. Anwar Sadat (BARAKKA), Hasdi Haryadi,

WAJO, DJORNALIST.com – Pasca Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo siang tadi, Tim Kuasa Hukum Baso Rahmanuddin Makkaraka – KH. Anwar Sadat (BARAKKA), Hasdi Haryadi, siap mengawal dan mengawasi jalannya Pilkada Wajo 2018 mendatang.

Tepatnya hari ini Senin, tanggal 12 Februari 2018 siang tadi adalah hari penetapan Paslon oleh KPUD Wajo sehingga secara resmi Paslon dr. Baso rahmanuddin makkaraka – KH. Anwar Sadat (BARAKKA), dinyatakan akan ikut sebagai kontestan di Pilkada di Wajo.

Hasdi Haryadi, SH, MH. mengemukakan, ada beberapa laporan yang kami dengar yang dilaporkan terhadap oknum ASN dan Kades tetapi setelah kami melakukan kajian dan analisis terhadap laporan-laporan yang masuk ke Panwaslu, laporan tersebut akan mentah hal ini dikarenakan pasal yang dipersangkakan tidak memenuhi unsur-unsur materilnya karena laporan tersebut dilaporkan sebelum adanya penetapan Paslon dr. Baso rahmanuddin dan KH. Anwar Sadat oleh KPUD.

Kami sebagai Tim hukum akan senantiasa mengikuti aturan-aturan main yang ada, baik itu UU Pilkada No 10 Tahun 2016 maupun peraturan-peraturan KPU, Ucap Hasdi Haryadi yang juga jebolan Master Hukum Universitas Gajah Mada ini, Wajo, 12 Februari 2018

Hasdi Haryadi mengharapkan jangan sampai ada isu atau penggiringan opini yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat mencederai jalannya Pilkada di Wajo.

Jangan sampai ada oknum yang mencoba-coba untuk melakukan fitnah kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati BARAKKA, ataupun menghasut masyarakat atau kelompok masyarakat yang mendukung BARAKKA karena aturan dalam PKPU No. 4 tahun 2017, secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai Tindak Pidana dan akan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tegas Hasdi Haryadi, SH, MH. (**)